NARASIKOE.COM – Pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan masyarakat Jawa Tengah kembali dirasakan manfaatnya.
Melalui Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeupemdes) 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi mengalokasikan Rp1,7 triliun untuk pembangunan sarana dan prasarana desa.
Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dispermadesdukcapil Jateng, Eko Sukoco, menyebut anggaran tersebut disalurkan ke 13.093 titik di 29 kabupaten.
“Bankeupemdes 2026 jumlahnya Rp1,7 triliun. Ini berasal dari APBD Jateng yang sebagian besar ditopang pajak kendaraan bermotor. Pajak masyarakat kembali ke masyarakat melalui bantuan keuangan desa,” ujarnya, Senin 15 Juni 2026.
Bantuan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, saluran irigasi, hingga sektor pendidikan, sosial, budaya, dan olahraga.
Nilai bantuan variatif, antara Rp50 juta hingga Rp200 juta per desa, menyesuaikan jenis kegiatan.
Eko menegaskan, program ini memberi multiplier effect bagi perekonomian desa karena melibatkan tenaga kerja lokal dan pembelian material dari masyarakat setempat.
Salah satu desa penerima manfaat adalah Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang.
Pada 2025, desa ini menerima Rp200 juta untuk pembangunan talud drainase di Dusun Cerbonan dan Tegalwuni, serta Rp50 juta untuk talud penahan tebing di Dusun Dangkel.
Kepala Desa Banyubiru, Sri Anggoro Siswaji, mengatakan pembangunan tersebut mengurangi risiko banjir dan longsor sekaligus mendukung pengembangan wisata desa.
“Yang mengerjakan warga, pembelanjaannya juga di desa. Jadi perputaran ekonominya kembali ke masyarakat,” ujarnya.
Manfaat pembangunan dirasakan langsung warga. Ketua RT 3 RW 7 Dusun Tegalwuni, Teguh Purono, menyebut talud drainase memperlancar aliran air dan mengurangi banjir. Sementara warga Dusun Dangkel, Sugiarto, menilai talud penahan tebing membuat lingkungan lebih aman dan rapi.
“Ini bukti nyata pajak yang dibayarkan masyarakat kembali dalam bentuk program yang langsung dirasakan manfaatnya,” tandasnya.
