NARASIKOE.COM – Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah/IJD dinilai mampu membuka keterisolasian wilayah, memperlancar distribusi barang, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke tingkat desa.
Jawa Tengah kini mengarahkan usulan IJD berikutnya untuk memperkuat konektivitas kawasan pariwisata dan pusat-pusat ekonomi baru.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menghadiri peresmian IJD Tahun Anggaran 2025 sepanjang 1.151 kilometer secara daring dari Pendopo Kabupaten Pati. Peresmian dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan dipusatkan di Sampang.
Menurut Luthfi, IJD menjadi instrumen penting memperkuat konektivitas antardaerah di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah.
“Adanya Inpres Jalan Daerah akan membantu kabupaten/kota maupun provinsi, sebagaimana instruksi Presiden untuk menumbuhkan ekonomi baru dari pedesaan sampai kota,” ujarnya, Selasa 23 Juni 2026.
Di Jawa Tengah, IJD 2025 mencakup 30 paket pekerjaan dengan total panjang 132,62 kilometer dan nilai anggaran Rp 493,284 miliar.
Program tersebar di 19 kabupaten/kota, dengan alokasi terbesar di Blora sepanjang 20,81 kilometer senilai Rp 93,21 miliar.
Luthfi menegaskan, bantuan pusat melalui IJD sangat membantu daerah menjaga kualitas infrastruktur jalan, apalagi anggaran provinsi untuk jalan pada 2026 turun menjadi Rp 300 miliar dari Rp 870 miliar tahun sebelumnya.
Pemprov Jateng telah mengusulkan penanganan jalan sepanjang 36,30 kilometer dan pembangunan jembatan 249,70 meter untuk IJD berikutnya, dengan pelaksanaan konstruksi direncanakan pada 2027.
“Prioritasnya jalan menuju kawasan wisata, desa wisata, dan potensi ekonomi baru,” tegas Luthfi.
Bupati Blora Arief Rohman menyebut IJD memberi dampak signifikan bagi daerahnya, membuka akses wilayah terisolasi sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi.
Perbaikan infrastruktur juga berdampak pada kenaikan nilai jual objek pajak yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
Presiden Prabowo menekankan, IJD 2025 yang menangani 1.151 kilometer jalan di 37 provinsi berperan penting memperlancar distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan komoditas lain dari desa menuju pasar maupun kawasan industri.
“Tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses terbatas. Biaya distribusi juga akan lebih murah kalau ada konektivitas antara pusat produksi dan tempat-tempat pemukiman,” ujarnya.
