NARASIKOE.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau SPBUN Pelabuhan Jongor, Kota Tegal, untuk memastikan layanan bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan tetap berjalan serta mendorong penyelesaian persoalan pendangkalan alur pelayaran.
Dalam kunjungan tersebut, Luthfi berdialog dengan nelayan dan pengelola SPBUN terkait layanan BBM, perizinan operasional, hingga hambatan pendangkalan alur pelayaran. Ketua HNSI Jawa Tengah Riswanto mengapresiasi perhatian Gubernur, mengingat SPBUN sempat berhenti beroperasi selama tiga bulan. “Berkat dukungan Beliau, SPBUN dapat kembali beroperasi meski masih dalam masa transisi,” ujarnya.
Saat ini, SPBUN masih menunggu proses aktivasi sistem OSS di Kementerian ESDM sebagai syarat operasional. Pertamina memberikan izin sementara hingga Oktober 2026, dengan catatan pengelola segera melengkapi persyaratan administrasi. Luthfi meminta UPT terkait mengawal proses tersebut agar cepat selesai.
Selain itu, nelayan menyampaikan keluhan pendangkalan di alur Sungai Kaligung, Kali Kemiri, dan Kali Sibelis yang mengganggu mobilitas kapal. Luthfi menegaskan persoalan tersebut harus segera ditangani. “Harus clear. Kita tidak mau akses nelayan terganggu. Semua persyaratan harus dipenuhi sesuai standar,” tegasnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng Endi Faiz Effendi menambahkan, kapasitas kolam pelabuhan saat ini hanya menampung sekitar 600 kapal dari total 1.200 kapal aktif. Selain itu, masih terdapat 18 bangkai kapal pascakebakaran yang belum terangkat. Tahun ini, Pemprov mengalokasikan Rp 150 juta untuk mengangkat lima bangkai kapal, sisanya ditangani bertahap.
Pemprov Jateng berkomitmen mengawal penyelesaian persoalan nelayan, mulai dari operasional SPBUN, pendangkalan alur pelayaran, hingga penataan kawasan pelabuhan. Dalam dialog juga dibahas rencana pengembangan Pelabuhan Jongor, termasuk penataan kolam dan peningkatan kapasitas layanan.
