NARASIKOE.COM – Sebanyak 36.891 petugas diterjunkan untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah.
Gubernur Ahmad Luthfi meminta masyarakat dan pelaku usaha memberikan data jujur dan faktual, karena hasil pendataan akan menjadi fondasi kebijakan pembangunan, menarik investasi, hingga membuka lapangan kerja baru.
Pendataan berlangsung hingga 31 Agustus 2026, dengan petugas disebar ke seluruh wilayah Jawa Tengah.
Permintaan tersebut disampaikan Luthfi saat menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Kamis 18 Juni 2026.
“Berikan data semaksimal mungkin kepada teman-teman kita dari BPS. Karena data akan memberikan fakta,” kata Luthfi.
Ia menekankan, hasil sensus akan membantu pemerintah memetakan potensi ekonomi secara akurat. Luthfi juga mengimbau bupati, wali kota, dan aparatur pemerintah ikut menyosialisasikan pentingnya sensus kepada masyarakat, termasuk UMKM dan usaha rumah tangga.
Ia memastikan data yang diberikan masyarakat tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyebut Jawa Tengah memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional.
Berdasarkan pendataan awal, jumlah usaha di Jateng mencapai hampir 5 juta unit atau sekitar 15,25 persen dari total usaha di Indonesia.
“Kalau kita mendata di Jawa Tengah dengan sangat baik, artinya kita menyelesaikan setidaknya 15 persen kualitas pendataan di Indonesia,” ujarnya.
Sonny menjelaskan, sensus kali ini berbeda dengan sebelumnya karena berlangsung lebih lama (2,5 bulan), mencakup sektor pertanian, dan menyasar rumah tangga.
Pendekatan ini diperlukan untuk mendata aktivitas ekonomi berbasis digital yang tidak terlihat dari luar.
Petugas sensus mendatangi warga secara langsung dari rumah ke rumah.
Salah seorang petugas dari Kecamatan Gunungpati Anastasia Putri mengatakan tantangan yang dihadapi adalah keraguan warga menjawab pertanyaan terkait pendapatan.
Namun ia menegaskan seluruh data dilindungi undang-undang.
“Harapannya ke depan masyarakat lebih terbuka. Informasinya akan terlindungi,” ujarnya.
Untuk memastikan kepercayaan masyarakat, setiap petugas dibekali surat tugas, rekomendasi pemerintah daerah, serta rompi khusus sebagai identitas resmi.
Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan serentak mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, dan hasilnya akan menjadi dasar kebijakan ekonomi nasional maupun daerah, mulai dari pemetaan investasi, pengembangan usaha, penciptaan lapangan kerja, hingga pembinaan UMKM.
