NARASIKOE.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap penetapan Candi Borobudur, Prambanan, Mendut, dan Pawon sebagai ruang peribadatan resmi bagi umat Hindu dan Buddha.
Komitmen tersebut ditandai melalui penandatanganan nota kesepakatan bersama pemerintah pusat dan Pemprov DIY di Auditorium HM Rasjidi, Kementerian Agama RI, Jakarta, Kamis, 17 September 2026.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, yang hadir mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, menyambut positif kesepakatan lintas sektor ini.
Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin ini menegaskan bahwa penguatan fungsi spiritual candi akan membentuk pola kunjungan wisata religi yang lebih berkelanjutan.
“Perekonomian bukan hanya perhotelan, akan tetapi juga perekonomian yang ada di UMKM karena ibadah itu sebuah magnet tersendiri. Ketika Prambanan, Borobudur, Mendut, dan Pawon semakin dihidupkan sebagai ruang ibadah, aktivitas keagamaan dapat menjadi magnet yang mendorong umat untuk datang kembali dan menghabiskan waktu lebih lama,” kata Taj Yasin.
Gus Yasin menganalogikan daya tarik ibadah ini seperti Makkah dan Vatikan yang mampu mendatangkan pergerakan peziarah dalam durasi tinggal (length of stay) lebih lama.
Dampak domino ini diyakini mampu mendongkrak perekonomian lokal masyarakat di sekitar kawasan candi.
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa candi merupakan warisan peradaban yang menyimpan nilai sejarah, budaya, dan spiritualitas mendalam.
Ia mencatat adanya peningkatan signifikan partisipasi umat dalam kegiatan keagamaan di Candi Borobudur, Mendut, dan Pawon dari 24.894 peserta pada tahun 2024 menjadi 33.556 peserta pada tahun 2025.
“Candi tentu bukan sekadar bangunan peninggalan masa lalu. Di dalamnya tersimpan nilai-nilai spiritual, sejarah, kebudayaan, sekaligus juga pesan peradaban. Ke depan, kita ingin Candi Prambanan, Borobudur, Mendut, dan Pawon tidak hanya menjadi destinasi yang dikunjungi, tetapi menjadi pusat spiritualitas dunia,” tegas Menteri Agama, Nasaruddin Umar.
Menko PMK Pratikno menambahkan bahwa kesepakatan yang melibatkan Kementerian Agama, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, BPBUMN, serta Pemprov Jateng dan DIY ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalam merawat toleransi beragama dan menjaga peninggalan cagar budaya nasional.
