NARASIKOE.COM – Jawa Tengah dinobatkan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Berkinerja Terbaik 2026 berkat keberhasilannya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dari hulu hingga hilir.
Penghargaan tersebut diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam ajang Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) – Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 sekaligus Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi dan Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Jakarta International Convention Center, Kamis, 24 September 2026.
Luthfi menyebut capaian tersebut sebagai hasil kolaborasi lintas sektor dalam mengendalikan harga bahan pokok sekaligus menjaga daya beli warga.
Data terbaru mencatat inflasi tahunan Jawa Tengah pada Agustus 2026 berada di angka 3,08 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,19 persen.
Menurutnya, fondasi utama pengendalian inflasi provinsi ini terletak pada penguatan produksi pangan yang ditopang sistem distribusi dan intervensi pasar oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dinas terkait, serta Bank Indonesia perwakilan Jawa Tengah.
Dari sisi produksi, luas panen padi Jawa Tengah pada 2025 tercatat 1,67 juta hektare, naik 7,73 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Hasil produksi gabah kering giling mencapai sekitar 9,3 juta ton atau setara 5,35 juta ton beras, menyumbang 15,6 persen kebutuhan pangan nasional. Produksi jagung juga melonjak 13,37 persen menjadi 2,75 juta ton, tertinggi di antara provinsi se-Jawa.
Di sisi hulu, pemerintah memperbaiki 108 daerah irigasi, menyediakan 5.400 pompa air, menangani banjir di 60 titik, serta memperkuat pola tanam dan ketersediaan benih. Komoditas sensitif inflasi seperti cabai turut dikembangkan lewat program New Champion di lahan seluas 50 hektare yang tersebar di tujuh kabupaten.
Pada sisi hilir, distribusi diperkuat melalui program supply chain champion, Gerakan Pangan Murah yang telah digelar 1.053 kali, dan penguatan 368 kios pangan.
Pemerintah provinsi juga menggelontorkan subsidi pangan senilai Rp5,135 miliar bagi produsen dan konsumen.
Upaya pengendalian inflasi ini berjalan beriringan dengan digitalisasi ekonomi daerah. Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Jawa Tengah pada 2025 mencapai 97,58, naik dari 96,25 di tahun sebelumnya, mengantarkan provinsi ini meraih Peringkat II Championship P2DD 2025.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menekankan peran strategis pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi nasional, termasuk dalam pengendalian inflasi dan penguatan tata kelola digital.
