NARASIKOE.COM – Strategi penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah kini mengalami pergeseran paradigma utama. Tidak lagi bertumpu semata pada pembagian bantuan sosial (social assistance), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong perkuatan kolaborasi bersama perguruan tinggi guna melakukan pemetaan masalah dan pemberdayaan ekonomi di tingkat akar rumput.
Dorongan tersebut ditegaskan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Kamis, 15 Oktober 2026.
Luthfi meminta kalangan akademisi untuk melepas predikat “menara gading” dan terlibat langsung mendampingi masyarakat pedesaan.
“Gandeng kami, Pak. Libatkan para bupati, wali kota, libatkan para kepala desa, sehingga anak-anak kita nanti tahu terkait dengan problem-problem masyarakat miskin. Pendidikan menjadi modal dasar dari warga miskin ekstrem untuk tidak miskin kembali,” kata Ahmad Luthfi.
Meskipun data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya tren positif penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dari 9,48 persen pada Maret 2025 menjadi 9,21 persen pada Maret 2026, atau berkurang sebanyak 81.250 jiwa, intervensi terarah dinilai tetap krusial agar warga tidak kembali terjerat kemiskinan.
Hingga tahun 2026, Pemprov Jateng telah merangkul 123 perguruan tinggi melalui Program Kecamatan Berdaya.
Sejumlah kampus papan atas seperti UGM, Undip, Udinus, Unika Soegijapranata, Polines, dan Unsoed diterjunkan untuk menangani rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), penanganan tengkes (stunting), hingga pendampingan UMKM desa.
Sejalan dengan hal itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya membangun kemandirian warga agar ketergantungan pada bansos berkurang.
“Semakin sukses pemberdayaan, semakin kecil jumlah penerima bansos. Itu artinya anggaran negara bisa digunakan di tempat lain,” jelas Menko PM, Abdul Muhaimin Iskandar.
Guna memperkuat komitmen tersebut, sejumlah rektor perguruan tinggi turut mendeklarasikan penyediaan sekitar 2.000 beasiswa pada 2027 mendatang bagi kader pemberdayaan masyarakat dan putra-putri desa agar dapat menempuh pendidikan tinggi secara gratis.
