NARASIKOE.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperketat benteng tata kelola keuangan daerah di tengah keterbatasan kapasitas fiskal.
Langkah ini ditempuh guna memastikan seluruh alokasi belanja publik berdaya guna dan langsung menyasar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, usai mengukuhkan Ayi Riyanto sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Gubernuran, Semarang, Jumat, 9 Oktober 2026.
Ayi Riyanto menggantikan Buyung Wiromo Samudro yang berpindah tugas memimpin Perwakilan BPKP Provinsi Banten.
Gubernur Ahmad Luthfi menekankan pentingnya jajaran bupati dan wali kota se-Jawa Tengah untuk memanfaatkan ruang konsultasi serta pendampingan BPKP sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan anggaran.
“Para bupati, wali kota kita merupakan mitra strategis dari BPKP,” ujar Ahmad Luthfi, Jumat, 9 Oktober 2026.
Luthfi menambahkan bahwa pengawasan BPKP tidak boleh sebatas pengujian administratif kelengkapan dokumen, melainkan harus menjangkau aspek efektivitas hasil pembangunan.
Apalagi, ruang lingkup audit BPKP di Jawa Tengah melingkupi sektor strategis yang luas, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BUMN, rumah sakit daerah, hingga jajaran perusahaan nasional.
“Dengan pergantian ini akan menambah perkembangan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah untuk lebih progresif lagi,” kata Luthfi.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Setya Nugraha, menegaskan kesiapan jajarannya untuk memantapkan pengawalan akuntabilitas Pemprov Jateng beserta 35 pemerintah kabupaten/kota.
Setya turut memberikan apresiasi atas tren positif indikator makro Jawa Tengah, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan tingkat kemiskinan, serta kemajuan penanganan prevalensi tengkes (stunting).
Menurut Setya, BPKP Jateng siap memastikan setiap rupiah dari APBD dapat terserap secara prudent (prudent) dan menghadirkan taraf pelayanan publik yang semakin responsif.
