NARASIKOE.COM – Langkah konsisten Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyemaikan benih kejujuran dan menanamkan nilai integritas di lingkungan pendidikan mendapat pengakuan tingkat nasional.
Jawa Tengah dianugerahi Penghargaan Apresiasi Komitmen Pendidikan Antikorupsi Tahun 2026 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Oktober 2026.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, pencegahan tindak pidana korupsi tidak boleh berfokus pada upaya penindakan hukum semata, melainkan harus dimulai secara substantif dari dalam ruang kelas melalui pembiasaan perilaku sehari-hari.
“Saya ucapkan terima kasih kepada KPK yang telah memberikan apresiasi kepada Provinsi Jawa Tengah dalam upaya pencegahan. Pencegahan dini pada anak-anak kita ini sangat penting sekali sebagai upaya membangun integritas secara nasional, bahkan di tingkat provinsi. Anak-anak sekolah dididik untuk tidak menyontek, bertindak jujur, kemudian dididik kegiatan OSIS yang apa adanya, tidak curang. Jangan sampai masuk sekolah bayar, kemudian ada pungli,” tegas Ahmad Luthfi.
Program Sekolah Berintegritas (SBI) yang diprakarsai Pemprov Jateng mengalami perluasan masif.
Mengawali fase percontohan pada 2023 dengan 104 sekolah, program ini melonjak pesat menjangkau 645 sekolah pada 2025, dan dilanjutkan dengan pembentukan 12 Laboratorium SBI di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan pada tahun 2026.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengapresiasi model edukasi karakter Jawa Tengah yang mengolaborasikan empat pilar sekolah, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa serta menilai praktik baik ini patut direplikasi oleh daerah lain di Indonesia.
“Dengan menampilkan nama Sekolah Berintegritas saja, setidaknya auranya itu sudah menyebar ke semuanya. Harapannya ini menyebar ke semuanya. Secerdas apa pun teknologi, tidak akan bisa menggantikan integritas,” ujar Ketua KPK, Setyo Budiyanto.
Implementasi SBI di Jawa Tengah diwujudkan melalui sistem kelola sekolah yang akuntabel, transparansi pemilihan pengurus organisasi siswa, pelaksanaan ujian digital guna mencegah kecurangan, hingga penyediaan kanal pengaduan (whistleblowing system) berbasis digital.
