NARASIKOE.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mendistribusikan sebanyak 75,4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak kekeringan di 33 kabupaten/kota. Penanganan kini diperluas, tidak hanya memenuhi kebutuhan air warga, tetapi juga menjaga lahan pertanian agar kekeringan tidak mengganggu produksi pangan.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 75.463.000 liter air bersih telah disalurkan selama periode 5 Juni hingga 28 September 2026. Distribusi tersebut menjangkau 255 kecamatan dan 784 desa/kelurahan, dengan total penerima manfaat mencapai 1.557.333 KK atau 2.341.548 jiwa.
Air bersih tersebut berasal dari berbagai sumber, meliputi 36.448.900 liter dari dukungan APBD Pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten/kota, 259.000 liter dari APBN, serta 38.755.100 liter dari dukungan CSR dan NGO. Sejumlah daerah tercatat menerima distribusi dalam jumlah besar, antara lain Klaten, Pemalang, Purbalingga, Boyolali, Grobogan, Banyumas, Sragen, Cilacap, Blora, dan Banjarnegara.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan penanganan kekeringan dilakukan secara kolektif dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, BPBD, PMI, TNI-Polri, hingga sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan.
“Kekeringan sudah kita petakan. Semua komponen bergerak. BPBD bergerak, PMI bergerak, provinsi dan kabupaten/kota bergerak, TNI-Polri bergerak. Untuk masyarakat kita lakukan tangkinisasi (air bersih) di beberapa daerah dan sudah didistribusikan,” kata Luthfi, Rabu, 30 September 2026.
Menurutnya, persoalan kekeringan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat, karena dampaknya terhadap lahan pertanian dan produktivitas pangan juga harus segera diantisipasi. Karena itu, ia meminta Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota, jajaran pemerintah daerah, serta TNI untuk memetakan lahan pertanian terdampak sekaligus menentukan kebutuhan intervensi air, antara lain melalui optimalisasi jaringan irigasi, sumurisasi, dan pipanisasi.
“Untuk sawah itu ada dua macam, yaitu sawah tadah hujan dan sawah irigasi. Ini sudah kita koordinasikan juga dengan TNI melalui sumurisasi dan pipanisasi. Semoga target produksi padi dan komoditas pangan tidak meleset,” ujarnya.
Luthfi menegaskan bahwa pemetaan diperlukan agar intervensi tidak dilakukan secara parsial, sehingga dukungan air dapat diarahkan sesuai kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, penanganan kekeringan di Jawa Tengah diarahkan pada dua sisi sekaligus: menjaga ketersediaan air bagi masyarakat dan mempertahankan produktivitas pertanian sebagai penopang ketahanan pangan.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau dan menggunakan air secara hemat, mengingat kebutuhan air bersih meningkat di sejumlah wilayah. Taj Yasin menyebut Pemprov Jateng telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi apabila kondisi kekeringan semakin parah, salah satunya dengan mengajukan modifikasi cuaca kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta mempercepat pembangunan dan penguatan tanggul maupun bendungan agar lebih banyak air dapat ditampung saat hujan kembali turun.
“Untuk antisipasi dampak kekeringan bagi petani juga sudah disiapkan asuransi gagal panen,” kata Taj Yasin.
