NARASIKOE.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tetap aman dan berjalan sesuai jadwal.
Kepastian tersebut disampaikan usai Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian, Semarang, Rabu, 5 Agustus 2026.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyampaikan bahwa kondisi kemampuan fiskal Pemprov Jateng saat ini sangat siap untuk memenuhi seluruh hak para pegawai.
“Kondisi untuk Pemprov alhamdulillah masih sanggup, masih siap. Sebagai kepala daerah kita harus bertanggung jawab dan terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Gus Yasin.
Meskipun pasokan anggaran aman, Gus Yasin mengungkapkan bahwa para gubernur di Indonesia sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyinkronkan kebutuhan belanja pegawai daerah.
Sejalan dengan hal itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jateng, Dwianto Priyonugroho, menyebut porsi belanja pegawai Pemprov Jateng saat ini baru mencapai 26 persen dari APBD, sehingga masih aman dari batas maksimal regulasi sebesar 30 persen.
Dwianto menjelaskan bahwa porsi belanja pegawai yang tinggi di 35 kabupaten/kota di Jateng didominasi oleh pengangkatan tenaga pelayanan dasar.
“Mayoritas kebutuhan PNS maupun PPPK adalah tenaga pendidik dan tenaga kesehatan untuk pelayanan dasar masyarakat. Usulan kita ke pemerintah pusat adalah agar betul-betul sinkron dan linier antara kebutuhan tenaga dan pembayarannya,” jelas Dwianto.
Ia menegaskan kembali bahwa masyarakat dan para ASN tidak perlu khawatir, karena seluruh kewajiban pembayaran gaji ASN dan PPPK di Jawa Tengah tetap terjamin melalui dukungan DAU APBN maupun APBD masing-masing daerah.
