NARASIKOE.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mempercepat transparansi dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk tahun anggaran 2027.
Masyarakat diimbau untuk berkontribusi aktif melakukan cek kelayakan dan pendaftaran data mandiri melalui portal resmi Kementerian Sosial.
Inisiatif digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur yang menerangkan bahwa pengaktifan portal perlinsos.kemensos.go.id bertujuan menyaring kelayakan calon penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).
Masyarakat yang hendak mengecek maupun mendaftarkan diri secara mandiri cukup menyiapkan ponsel pintar (smartphone) dan KTP elektronik yang telah terintegrasi dengan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Digitalisasi ini bertujuan agar pada 2027 tidak ada masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan sosial tertinggal, atau tidak mendapat akses terhadap bansos,” terang Imam.
Guna menjamin akurasi dan mencegah potensi bansos tidak tepat sasaran, seluruh data pengajuan akan diverifikasi secara ketat melalui sistem pencocokan silang kependudukan.
Pemprov mensinkronkan data NIK dan Kartu Keluarga (KK) dengan basis data kepemilikan kendaraan Korlantas Polri, daya listrik PLN, hingga status kepegawaian ASN, TNI, dan Polri.
Imam memastikan seluruh tahapan pendaftaran dan verifikasi data ini bebas dari biaya alias gratis.
Hingga Senin, 12 Oktober 2026 sore, tercatat sebanyak 662.529 kepala keluarga (KK) dari total 13.350.232 KK di Jawa Tengah telah terdaftar dalam sistem.
Bagi warga kurang mampu yang tidak memiliki akses ponsel pintar, Pemprov Jateng menyiapkan skema relawan pendamping yang dinamakan Agen Perlinsos.
Saat ini, terdapat 68.807 Agen Perlinsos di Jawa Tengah, terdiri atas kader Dasawisma, perangkat desa, TNI, Polri, hingga masyarakat umum yang siap membantu mendaftarkan tetangga di sekitarnya. Pendaftaran relawan agen dapat diakses secara terbuka di portal agent-perlinsos.kemensos.go.id.
