NARASIKOE.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen mempercepat penyelesaian hambatan teknis dan administratif yang dihadapi oleh para investor di lapangan.
Langkah ini diambil guna menjaga kepercayaan pelaku usaha sekaligus memastikan proyek perluasan bisnis yang berpotensi menyerap ribuan tenaga kerja baru tetap berjalan sesuai target.
Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam acara Business Dinner bersama pemangku kepentingan perekonomian se-Jawa Tengah di Hotel Padma Semarang, pada Selasa, 30 Juni 2026.
Menanggapi keluhan dari pihak Kawasan Industri Kendal (KIK) terkait gangguan pada sistem Online Single Submission (OSS) pasca-perubahan regulasi yang sempat menghambat pengiriman (delivery) barang milik pelaku usaha, Gubernur langsung menginstruksikan jajaran terkait untuk turun tangan.
“Kita cek OSS-nya. Termasuk OSS-OSS yang lain. Saya tidak ingin investasi terganggu karena persoalan administrasi,” tegas Ahmad Luthfi.
Kepala DPMPTSP Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi kendala tersebut melalui pendampingan langsung kepada pelaku usaha.
Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi agar integrasi sistem yang belum optimal dapat segera diselesaikan.
Peternakan Sapi Terbesar di Indonesia Siap Mulai Konstruksi
Di tengah kendala teknis tersebut, iklim investasi di Jawa Tengah dinilai masih sangat kondusif oleh sejumlah korporasi besar. Perwakilan PT Global Dairy Bersama (GDB), Ihsan Mulia Putri, mengumumkan bahwa perusahaan akan memulai peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek peternakan sapi perah terbesar di Indonesia pada 20 Juli 2026 mendatang.
Proyek yang berlokasi di Kabupaten Brebes ini diproyeksikan memiliki kapasitas tampung mencapai 30.000 ekor sapi perah. Pihak perusahaan mengapresiasi pendampingan intensif dari Pemprov Jateng yang berhasil memangkas birokrasi perizinan sektor peternakan yang dikenal memiliki kompleksitas tinggi.
Optimisme serupa juga ditunjukkan oleh sektor manufaktur alas kaki. Korrun Group melaporkan tengah menyiapkan investasi di atas lahan seluas 32 hektare di Kabupaten Grobogan yang diproyeksikan mampu menyerap sekitar 7.000 tenaga kerja lokal.
Proyek ini saat ini tinggal menunggu penyelesaian aspek administrasi terkait tata ruang lahan.
Solusi Tata Ruang Tanpa Ganggu Lahan Pertanian Produktif
Mengenai kendala lahan di Kabupaten Grobogan, Gubernur Ahmad Luthfi menekankan bahwa pemerintah daerah harus tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif demi menjaga ketahanan pangan regional.
Sebagai solusi, Luthfi membuka ruang untuk penyesuaian regulasi melalui mekanisme perubahan tata ruang ke Kementerian ATR/BPN, dengan syarat Pemerintah Kabupaten Grobogan wajib menyediakan lahan pertanian pengganti yang sepadan.
“Kalau memang masuk wilayah itu, segera dibawa ke Kementerian ATR/BPN untuk melakukan perubahan perda. Jadi itu bisa kita lakukan asalkan pemda Grobogan mampu membuat pengganti tanah,” urai Luthfi.
Sementara itu, Direktur PT Bintang Indokarya Gemilang, Budiarto, menambahkan bahwa ekspansi industri manufaktur di Jawa Tengah saat ini berjalan linear dengan dukungan sektor perbankan daerah, termasuk Bank Jateng, yang aktif memperkuat pembiayaan ekosistem usaha.
