NARASIKOE.COM – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi menetapkan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu wilayah primadona tujuan investasi nasional. Keunggulan infrastruktur, kepastian perizinan, serta biaya hidup yang kompetitif menjadi daya tarik utama bagi para investor.
Apresiasi tersebut disampaikan Direktur Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Saribua Siahaan, seusai menggelar pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Semarang pada Selasa, 18 Agustus 2026.
“Jawa Tengah ini primadona. Selain infrastrukturnya bagus, sistem pemerintahan daerah dan perizinannya juga bagus. Living cost-nya kompetitif sehingga menjadi daya tarik investor untuk memilih Jawa Tengah sebagai tujuan investasi,” ujar Saribua Siahaan pada Selasa, 18 Agustus 2026.
Saribua menjelaskan bahwa daya tarik Jawa Tengah sangat menonjol pada sektor industri manufaktur dan padat karya, terutama karena jaminan kepastian lahan serta iklim regulasi yang mendukung.
Daya pikat investasi tersebut tecermin dari realisasi penanaman modal yang terus berlanjut. Setelah membukukan realisasi investasi sebesar Rp110 triliun sepanjang 2025, Jawa Tengah kembali mencatatkan capaian Rp59,94 triliun pada semester I-2026.
Capaian tersebut bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp25,92 triliun, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp22,62 triliun, serta Usaha Mikro dan Kecil (UMK) senilai Rp11,40 triliun. Masuknya modal tersebut sukses menyerap sekitar 213 ribu tenaga kerja lokal.
Collaborative Government Dorong Penurunan Pengangguran dan Kemiskinan
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Pemprov Jateng tidak bisa hanya bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan APBD untuk membiayai pembangunan wilayah. Oleh karena itu, investasi menjadi instrumen krusial untuk menggerakkan roda ekonomi daerah.
“Menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif memang menjadi tanggung jawab kita semua. Dalam membangun wilayah, kita tidak bisa mengandalkan PAD dan APBD saja. Maka investasi menjadi salah satu sumber daya,” kata Ahmad Luthfi.
Luthfi menambahkan bahwa Pemprov Jateng menerapkan pendekatan collaborative government dengan menyelaraskan kemudahan izin, keamanan, dan peningkatan kualitas SDM guna menekan tingkat pengangguran serta angka kemiskinan.
Dampak positif pertumbuhan investasi ini tecermin pada indikator makro Jawa Tengah. Pada semester I-2026, laju pertumbuhan ekonomi Jateng tumbuh 5,80 persen.
Seiring dengan itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin per Maret 2026 turun menjadi 9,21 persen dari sebelumnya 9,48 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2026 juga melandai di angka 4,24 persen atau turun 0,09 poin dibandingkan periode tahun sebelumnya.
