NARASIKOE.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya untuk memperkuat integritas seluruh jajaran pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.
Penegasan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi usai menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah di Semarang, Kamis, 20 Agustus 2026.
Kegiatan strategis tersebut dihadiri langsung oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan sekretaris daerah dari seluruh wilayah Jawa Tengah serta Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Ahmad Luthfi mengapresiasi sinergi lintas lembaga antara pemerintah daerah dan instansi penegak hukum maupun pengawasan dalam membendung potensi tindak pidana korupsi.
“Integritas ini tidak gampang karena memerlukan penguatan bersama. Intinya, tidak boleh ada korupsi. Itu saja,” ujarnya.
Ahmad Luthfi menambahkan bahwa kesuksesan sistem pengawasan bergantung pada komitmen individu para pemangku kebijakan dalam menjalankan regulasi secara transparan.
Minta Pemda Pertajam 8 Area Prioritas Pengawasan
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menjelaskan bahwa Rakor ini difokuskan untuk mengawal akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Langkah pengawasan ketat diarahkan pada delapan area prioritas, mencakup perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan publik, pengawasan internal, hingga tata kelola BUMD dan hibah.
Pimpinan KPK Johanis Tanak menekankan pentingnya keselarasan antara pikiran, perkataan, dan tindakan setiap penyelenggara negara dalam membelanjakan uang rakyat.
Sementara itu, Kepala BPKP Setya Nugraha meminta penguatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat di daerah agar mampu memberikan peringatan dini (early warning) atas potensi penyimpangan anggaran.
