NARASIKOE.COM – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia membidik Provinsi Jawa Tengah sebagai laboratorium lapangan untuk merumuskan rekomendasi strategis penguatan ketahanan energi nasional berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).
Jawa Tengah terpilih menjadi lokus Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Lemhannas (P4N) Angkatan LXX.
Hasil pendalaman dari para peserta studi ini nantinya akan diserahkan kembali kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pijakan evaluasi dan perumusan kebijakan energi daerah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyambut positif kajian Lemhannas tersebut. Menurutnya, keberadaan tim SSDN menjadi momentum penting untuk menguji efektivitas program-program EBT yang telah dan sedang berjalan di wilayahnya.
“Rekomendasi dari hasil studi tersebut akan dikembalikan kepada kami untuk menjadi bahan evaluasi secara komprehensif,” terang Ahmad Luthfi, Selasa, 8 September 2026.
Luthfi membeberkan bahwa Jawa Tengah menyimpan potensi EBT melimpah, mulai dari energi surya, panas bumi (geothermal), hingga konversi sampah menjadi sumber energi listrik.
Guna mendukung kemudahan investasi hijau, Pemprov Jateng menyiagakan insentif perpajakan daerah serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat melalui kerja sama resmi bersama Kementerian ESDM.
Lemhannas: Energi Adalah Benteng Kedaulatan Negara
Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily, menegaskan bahwa ketahanan energi tidak sekadar berbicara soal pemenuhan suplai listrik atau pasokan bahan bakar minyak semata. Lebih dari itu, ketahanan energi merupakan pilar vital penopang kedaulatan nasional di tengah gejolak geopolitik dunia.
Pengurangan ketergantungan pada energi fosil konvensional dinilai sebagai langkah mendesak yang harus dipercepat.
“Jawa Tengah kami pandang penting dijadikan lokus studi Lemhannas karena telah menyelenggarakan berbagai upaya untuk memperkuat ketahanan energi nasional,” tutur Ace Hasan.
Kembangkan EBT Tanpa Mengabaikan Hak Masyarakat Lokal
Kendati mendorong optimalisasi geothermal dan energi surya, Ace memberikan catatan kritis terkait tata kelola pengembangan proyek di lapangan. Ia mengingatkan agar ekspansi EBT tidak hanya berorientasi pada masuknya modal investasi dan adopsi teknologi tinggi.
Pendekatan humanis, komunikasi persuasif, serta pelibatan masyarakat lokal di sekitar area proyek panas bumi harus menjadi prioritas utama para pengembang.
“Jangan sampai pengembangan energi hanya berbicara soal investasi dan teknologi, tetapi mengabaikan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pengembangan,” tegas Ace.
Ia menambahkan, perusahaan pengelola proyek EBT diwajibkan membangun komitmen jangka panjang bersama warga setempat melalui program pemberdayaan masyarakat dan Corporate Social Responsibility (CSR) yang konkret.
Setelah sesi pengarahan dari Gubernur Jawa Tengah, para peserta SSDN Lemhannas dijadwalkan turun langsung melakukan pendalaman materi di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan pendampingan dari dinas terkait.
