NARASIKOE.COM – Upaya konsisten Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menekan angka kemiskinan terus membuahkan hasil nyata. Dalam kurun waktu lima tahun, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah berhasil dipangkas dari 11,8 persen pada 2021 menjadi 9,21 persen per Maret 2026.
Langkah progresif Pemprov Jateng tersebut mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah di Graha Wisata Niaga, Kota Surakarta, Jumat, 4 September 2026.
Muhaimin memuji gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi yang dinilai sangat inovatif dan agresif dalam mengordinasikan penanganan kemiskinan hingga ke tingkat kabupaten/kota.
“Sekali lagi, langkah-langkah para bupati, wali kota, dan juga Pak Gubernur tadi sangat progresif dan agresif, juga inovatif bahkan kreatif dalam menangani semua masalah kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem,” ujar Muhaimin Iskandar di Surakarta.
Muhaimin memastikan bahwa pemerintah pusat siap memberikan intervensi dan dukungan penuh secara lintas sektor agar seluruh inovasi program penanganan kemiskinan yang dikembangkan para kepala daerah di Jawa Tengah dapat berjalan maksimal.
Apresiasi senada disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti. Ia menegaskan bahwa data statistik merekam tren penurunan kemiskinan di Jawa Tengah yang terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun.
Bahkan dalam kurun waktu enam bulan terakhir (Semester I 2026), angka kemiskinan Jateng menyusut 0,18 poin jika dibandingkan dengan periode September 2025.
“Kalau kita lihat kemiskinan di Jawa Tengah, dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, Pak Gubernur,” kata Amalia Adininggar Widyasanti.
Penurunan 0,18 poin tersebut setara dengan keberhasilan membebaskan sekitar 59,39 ribu jiwa penduduk Jawa Tengah dari jerat kemiskinan.
Menanggapi pencapaian tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa kesuksesan ini merupakan buah dari pendekatan collaborative government yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dunia usaha, akademisi, hingga elemen masyarakat.
Luthfi menjelaskan, Pemprov Jateng mengubah paradigma bantuan dengan tidak hanya merehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), tetapi juga menangani kebutuhan dasar keluarga miskin secara menyeluruh.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Semua harus bergerak bersama untuk menangani kemiskinan. Jadi, masyarakat miskin ekstrem tidak hanya dibantu rumahnya tok. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaannya kita tangani bersama-sama,” kata Ahmad Luthfi.
Pada anggaran tahun 2026, Pemprov Jateng mengalokasikan dana sebesar Rp2,65 triliun khusus untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Sebelumnya pada 2025, kolaborasi pembiayaan berhasil merenovasi sekitar 270 ribu unit RTLH dan meluluskan (graduasi) 46.542 keluarga penerima manfaat PKH menjadi mandiri.
Ke depan, Luthfi menekankan pergeseran strategi penanganan menuju pemberdayaan ekonomi yang disesuaikan dengan potensi geografis wilayah, seperti kawasan pesisir, sentra pertanian, dan perbukitan.
“Kebijakan kita bergeser, tidak hanya bantuan sosial, tapi harus kepada pemberdayaan yang berkelanjutan. Di antaranya adalah bagaimana masyarakat kita mempunyai daya saing terkait dengan potensi wilayah masing-masing,” tegas Luthfi.
