NARASIKOE.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menyikapi penurunan harga garam rakyat di tengah melonjaknya hasil produksi panen musim ini.
Selain mengucurkan berbagai program bantuan, Pemprov Jateng mengimbau para petambak garam untuk menunda penjualan sementara waktu serta mengoptimalkan peran koperasi.
Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Tengah, Lilik Harnadi, menjelaskan bahwa cuaca kemarau yang cenderung lebih kering tahun ini sangat mendukung peningkatan produksi di sentra-sentra garam daerah.
Berdasarkan data DKP Jateng, terdapat sembilan daerah penghasil garam di Jawa Tengah dengan total akumulasi produksi mencapai 283.202,19 ton pada tahun 2025. Capaian ini mengukuhkan Jawa Tengah sebagai produsen garam terbesar kedua di Indonesia.
Berikut adalah daftar sembilan daerah penghasil garam di Jawa Tengah berdasarkan volume produksi:
- Kabupaten Pati: 211.544,23 ton
- Kabupaten Rembang: 42.112,30 ton
- Kabupaten Jepara: 14.174,36 ton
- Kabupaten Demak: 13.868,66 ton
- Kabupaten Brebes: 1.294,35 ton
- Kabupaten Purworejo: 136,91 ton
- Kabupaten Kebumen: 38,68 ton
- Kabupaten Grobogan: 30,95 ton
- Kabupaten Cilacap: 1,75 ton
“Tahun kemarin sempat turun karena kemarau basah. Pada 2024 produksi kita menyentuh 536.612,56 ton. Tahun ini diprediksi suhu meningkat sekitar 2 derajat Celsius, sehingga kondisi cuaca lebih kering. Sampai November mungkin masih bisa panen,” ujar Lilik Harnadi dalam keterangannya, Selasa (11/8/2026).
Melimpahnya pasokan garam berdampak pada merosotnya harga di tingkat petambak. Sebagai contoh, harga garam rakyat di Kabupaten Demak saat ini menyentuh angka Rp60 ribu per kuintal atau setara Rp600 per kilogram.
Guna mencegah kerugian yang lebih dalam, DKP Jateng mendorong petambak meniru best practice pengelolaan garam mandiri seperti yang dilakukan petambak di Kaliori, Kabupaten Rembang. Melalui Koperasi Sari Tani Makmur yang didukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta DKP Jateng, petambak di sana mampu memproduksi dan mengemas garam konsumsi dengan merek sendiri.
Selain itu, Pemprov Jateng juga mengandalkan pabrik olahan garam di bawah pengelolaan BUMD PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) yang memiliki kapasitas produksi hingga 25 ribu ton per tahun untuk menyerap hasil panen warga.
“Mudah-mudahan petani garam kita masih bisa menahan (penjualan) dulu. Biasanya petambak garam pada saat awal-awal harga masih bagus mereka lepas. Begitu harga mulai turun, nanti akan ditahan di gudang,” lanjut Lilik.
Dari sisi bantuan sarana dan prasarana, DKP Jateng tahun ini menganggarkan 161 rol geomembran untuk kelompok petambak guna meningkatkan kualitas serta kuantitas panen. Pemerintah juga menjalin sinergi lintas instansi, termasuk pelatihan standar nasional bersama Bank Indonesia (BI) serta penyaluran bantuan bagi petambak kurang mampu melalui Baznas.
