NARASIKOE.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong percepatan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Meskipun capaian akumulatif telah menembus angka 81 persen, pemetaan terhadap sektor-sektor yang belum terdata masih harus digenjot dalam sisa waktu tiga minggu.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, khususnya dalam membuka akses pendataan bagi kawasan industri, perusahaan besar, hingga penghuni hunian vertikal.
“Kita kolaborasikan lagi, kita pahamkan kepada para pengusaha, masyarakat, termasuk penghuni apartemen. Perusahaan dan kawasan industri yang belum tercapai kita petakan kembali agar dalam sisa waktu tiga minggu ini benar-benar tuntas,” kata Taj Yasin di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Kamis, 6 Agustus 2026.
Taj Yasin mengapresiasi Kawasan Industri Kendal dan Batang yang telah mencatatkan pendataan 100 persen, serta berharap pola koordinasi tersebut dapat dicontoh daerah lain yang masih tertinggal.
Fokus pada 4,5 Juta Pelaku Usaha dan Tantangan Usaha Besar
Wakil Kepala BPS Pusat, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Jateng sehingga pendataan berhasil menyentuh 81 persen dari total target lebih dari 4,5 juta pelaku usaha.
Data BPS mencatat Kabupaten Banjarnegara meraih capaian tertinggi di Jateng dengan angka 92 persen. Sementara Kota Semarang masih memerlukan percepatan karena baru mencapai 71 persen akibat tingginya konsentrasi pelaku usaha.
Di sisi lain, BPS mengungkapkan bahwa pendataan terhadap kelompok usaha skala besar secara umum baru menyentuh angka 40 persen.
“Untuk perusahaan besar, data yang diminta mencakup keuangan, ketenagakerjaan, hingga penjualan, sehingga butuh waktu dan koordinasi lintas divisi hingga kantor pusat. Target kami seluruh usaha besar bisa terdata 100 persen,” terang Sonny.
Guna mengejar target tersebut, BPS menerjunkan pejabat senior dan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara langsung untuk melakukan pendataan direct.
Sonny juga menegaskan kembali bahwa Sensus Ekonomi tidak berhubungan dengan perpajakan dan seluruh kerahasiaan data responden dijamin penuh oleh undang-undang demi menghasilkan basis kebijakan pembangunan yang akurat.
