Berita

Sebut Jateng ‘Minimarket’ Bencana, Gubernur Ahmad Luthfi Minta PMI Perkuat Respons Cepat

×

Sebut Jateng ‘Minimarket’ Bencana, Gubernur Ahmad Luthfi Minta PMI Perkuat Respons Cepat

Sebarkan artikel ini
Ketua Umum PMI Jusuf Kalla melantik Pengurus PMI Jawa Tengah yang dihadiri Gubernur Ahmad Luthfi Jumat, 31 Juli 2026 (foto: Pemprov Jateng)
Ketua Umum PMI Jusuf Kalla melantik Pengurus PMI Jawa Tengah yang dihadiri Gubernur Ahmad Luthfi Jumat, 31 Juli 2026 (foto: Pemprov Jateng)

NARASIKOE.COM – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Tengah memperkuat sistem respons cepat (quick response) dalam menghadapi potensi bencana alam.

Penegasan tersebut disampaikan usai pelantikan Pengurus PMI Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2026–2031 oleh Ketua Umum PMI Jusuf Kalla di Semarang, Jumat, 31 Juli 2026.

Dalam kepengurusan baru tersebut, Ahmad Luthfi ditetapkan sebagai Pelindung PMI Jateng, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen sebagai Ketua Dewan Kehormatan, dan Haryanto sebagai Ketua PMI Jateng.

Luthfi menggarisbawahi bahwa Jawa Tengah memiliki tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi dan bervariasi.

“Jawa Tengah merupakan ‘minimarket’ bencana, mulai dari banjir, rob, tanah longsor, gunung meletus, dan lain sebagainya. Karena itu, PMI harus menjadi backbone kegiatan kemanusiaan dan penanganan bencana di wilayah kita,” ujar Ahmad Luthfi.

Sementara itu, Ketua Umum PMI Jusuf Kalla menegaskan seluruh markas dan relawan PMI di Indonesia wajib bersiaga 24 jam penuh untuk membantu masyarakat.

“Prinsip kita, maksimal enam jam setelah kejadian, PMI sudah bergerak membantu masyarakat,” tegas Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla menambahkan bahwa PMI Pusat juga telah menyiapkan sekitar 200 truk tangki air guna memitigasi krisis air bersih dampak kekeringan di berbagai daerah.

Melaporkan kinerja terkini, Ketua PMI Jawa Tengah Haryanto menyebutkan penyaluran air bersih telah menjangkau 109.317 penerima manfaat di 14 kabupaten/kota.

“Setelah dilantik, kami bersama seluruh pengurus akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” pungkas Haryanto.