NARASIKOE.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi ditetapkan sebagai salah satu proyek percontohan penerapan pengadaan berkelanjutan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Penunjukan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mendorong praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih ramah lingkungan sekaligus memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyambut baik penunjukan tersebut. Ia menegaskan bahwa konsep pengadaan berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada kualitas barang dan harga, tetapi juga memperhatikan dampak ekonomi dan lingkungan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada LKPP yang sudah menunjuk Jawa Tengah untuk piloting pengadaan berkelanjutan. Ini momentum untuk mendorong UMKM sekaligus penggunaan produk ramah lingkungan,” ujarnya dalam acara Focus Group Discussion Implementasi Pengadaan Berkelanjutan di Hotel Aruss Semarang, 16 Juli 2026.
Menurut Sumarno, pengadaan pemerintah harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku usaha lokal, khususnya UMKM, agar terlibat sebagai penyedia barang dan jasa.
Selain itu, pengadaan berkelanjutan juga diarahkan untuk mendukung pelestarian lingkungan melalui pemilihan produk yang ramah lingkungan.
Ia berpesan agar seluruh penyedia barang dan jasa menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta menjaga kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi pemerintah.
Direktur Pengembangan dan Kerja Sama Internasional LKPP, Dwi Rahayu Setyowati, menambahkan bahwa Jawa Tengah dipilih karena memiliki nilai belanja pengadaan yang tinggi serta komitmen kuat dalam menerapkan prinsip pengadaan berkelanjutan.
“Harapannya, Jawa Tengah dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan pengadaan berkelanjutan,” katanya.
Dwi menjelaskan bahwa praktik pengadaan di Jawa Tengah sudah mengarah pada prinsip green procurement, seperti memilih produk dengan emisi lebih rendah dan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
Ke depan, yang diperlukan adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan pemahaman pemangku kepentingan, serta dukungan kebijakan agar implementasi pengadaan berkelanjutan semakin optimal.
Tahun ini, LKPP menetapkan lima instansi sebagai pilot project pengadaan berkelanjutan. Tiga di antaranya adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Agama, dan Kementerian Pekerjaan Umum, serta dua pemerintah daerah yakni Jawa Tengah dan Jawa Barat.
