NARASIKOE.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggeber program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai langkah taktis untuk menekan angka kemiskinan ekstrem.
Melalui pemenuhan kebutuhan papan yang layak, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kualitas hidup masyarakat di level akar rumput.
Salah satu penerima manfaat adalah Hadi Mulyono (54), seorang buruh bangunan asal Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus.
Selama 25 tahun, ia bersama keluarganya harus tinggal di rumah yang rapuh dan menjadi langganan banjir karena posisinya yang lebih rendah dari badan jalan.
Dengan upah kuli bangunan sebesar Rp100 ribu per hari, Hadi mengaku kesulitan jika harus memperbaiki rumahnya secara mandiri.
Rumah tersebut kini telah berdiri lebih kokoh setelah mendapatkan intervensi bantuan program RTLH dari Pemprov Jateng.
“Terima kasih Pak Luthfi atas bantuannya. Saya senang sekali, senang bisa membangun rumah,” ujar Hadi Mulyono saat menerima kunjungan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dan Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, pada Senin, 29 Juni 2026.
Hadi merupakan satu dari 254 warga Kabupaten Kudus yang menerima bantuan pemugaran RTLH dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2025.
Pihak Pemprov Jateng mengonfirmasi bahwa program ini dipastikan berlanjut pada tahun anggaran 2026 dengan mengalokasikan tambahan bantuan untuk 47 unit rumah di Kabupaten Kudus.
Komitmen Atasi Ratusan Ribu ‘Backlog’ Perumahan
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menjelaskan bahwa program RTLH merupakan bagian dari strategi makro pemerintah daerah untuk mereduksi angka kemiskinan daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar publik.
Berdasarkan data capaian, sepanjang tahun 2025 kemarin, sebanyak 274.514 unit backlog perumahan di Jawa Tengah berhasil ditangani dengan baik melalui skema pendaan keroyokan (cross-sharing) yang bersumber dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, CSR, hingga swadaya mandiri masyarakat.
Dari total ratusan ribu unit tersebut, sebanyak 17 ribu unit bangunan RTLH dibiayai langsung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2026 ini, pengerjaan terus dikebut dengan target pembangunan baru sebanyak 5.000 unit rumah.
Di sisi lain, dukungan dari pemerintah pusat melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga melonjak tajam, yakni dari 7.532 unit pada 2025 menjadi 30.037 unit pada tahun 2026 ini.
Gandeng Sektor Swasta dan Terapkan Evaluasi 3 Bulanan
Guna mempercepat realisasi target, Pemprov Jateng juga memperluas jaringan kemitraan dengan menggandeng jajaran siber finansial seperti Baznas, Bank Jateng, dan pihak swasta seperti PT Djarum.
Kerja sama dana CSR ini berhasil membedah 4.012 unit rumah pada 2025, dan diproyeksikan bertambah 1.550 unit lagi pada tahun ini.
Ahmad Luthfi menegaskan, program pengentasan kemiskinan tidak akan berhenti pada urusan fisik bangunan rumah semata.
“RTLH ini merupakan stimulus untuk mereduksi angka kemiskinan. Intervensinya tidak berhenti pada rumah layak huni, tetapi juga bantuan permodalan, pendidikan, pemenuhan gizi, hingga layanan kesehatan,” kata Luthfi.
Guna memastikan efektivitas program pasca-pemberian bantuan, Gubernur menginstruksikan kepada jajaran pemerintah desa, dibantu oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas, untuk aktif melakukan pengawasan di lapangan.
Evaluasi berkala mengenai kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat wajib dilaporkan setiap tiga bulan sekali agar intervensi lanjutan dari pemerintah tepat sasaran.
