NARASIKOE.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah darurat untuk memulihkan kondisi infrastruktur jalan yang merosot tajam akibat hantaman cuaca ekstrem.
Ogah menunggu pembahasan APBD Perubahan 2026 pada September mendatang, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memilih menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk menggeser anggaran senilai kurang lebih Rp200 miliar.
Dana taktis hasil realokasi tersebut akan diguyur sepenuhnya untuk membiayai pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan-jalan provinsi yang saat ini masuk dalam kategori rusak berat.
Langkah berani ini diambil menyusul rilis data teknis yang menunjukkan penurunan drastis tingkat kemantapan jalan provinsi.
Akibat musim hujan ekstrem yang mengguyur Jateng sejak awal tahun, tingkat kemantapan jalan melorot dari 94,4 persen di tahun 2025 menjadi 84,6 persen pada pertengahan 2026 ini.
“Daripada menunggu anggaran perubahan bulan September, kita melakukan Perkada untuk menggeser beberapa anggaran yang kita gunakan untuk pemeliharaan jalan,” tegas Ahmad Luthfi usai menggelar Rapat Evaluasi APBD 2026 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin, 8 Juni 2026.
Luthfi menargetkan, dengan intervensi anggaran kilat ini, kualitas dan kemantapan jalan di seluruh Jawa Tengah harus bisa pulih total dan menyamai rapor hijau pada tahun lalu.
Daftar Ruas Jalan yang Jadi Prioritas Utama
Meskipun memotong jalur birokrasi dengan Perkada, Luthfi memastikan bahwa pengerjaan proyek ini tidak akan menabrak koridor hukum. Proses pengadaan barang dan jasa serta mekanisme lelang akan tetap dijalankan secara profesional.
Berdasarkan pemetaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, ada beberapa titik krusial yang paling banyak dikeluhkan masyarakat dan akan dieksekusi dalam waktu dekat:
- Jalur Blora-Cepu: Khususnya pada ruas jalan Randublatung menuju Cepu.
- Kawasan Soloraya: Sejumlah titik kerusakan parah di wilayah Wonogiri dan sekitarnya.
- Wilayah Pesisir Timur: Ruas jalan Keling menuju Kelet di Kabupaten Jepara.
Terapkan Dua Skema Pengaspalan Sekaligus
Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, menjelaskan bahwa suntikan dana Rp200 miliar ini menjadi angin segar bagi percepatan pembangunan.
Dengan kombinasi anggaran Perkada ini dan sokongan APBD Perubahan di akhir tahun nanti, tingkat kemantapan jalan provinsi diproyeksikan bisa meroket kembali hingga menyentuh angka 95 sampai 96 persen.
Untuk mempercepat pengerjaan di lapangan, Dinas PUPR akan menerapkan dua metode penanganan secara simultan:
- Skema Bina Marga: Ditujukan untuk jalan dengan kerusakan struktural berat, menggunakan metode pengaspalan dua lapis disertai peningkatan fondasi jalan agar tahan lama.
- Skema Balai Pengelolaan Jalan (BPJ): Difokuskan untuk pemulihan cepat pada ruas jalan dengan kerusakan fungsional ringan hingga sedang melalui metode pengaspalan satu lapis.
Aksi tanggap darurat infrastruktur ini diharapkan dapat segera memulihkan konektivitas logistik antarwilayah di Jawa Tengah, sekaligus menjawab langsung keresahan masyarakat yang terganggu mobilitasnya akibat jalan rusak.
