NARASIKOE.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Rumah Rakyat merupakan ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah.
Hal itu disampaikan saat menerima perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Jateng Guyub di Kantor Rumah Rakyat, Gubernuran, Jumat 24 Juli 2026.
Dalam dialog yang berlangsung kondusif, Luthfi menekankan bahwa penyampaian pendapat di muka umum adalah hak konstitusional yang dijamin undang-undang, selama dilakukan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.
“Masalah tebu sudah ada penyelesaian, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Jadi inilah wajah rumah gubernur adalah rumah rakyat,” ujarnya.
Ia menyebut, sejumlah aspirasi masyarakat telah ditindaklanjuti sejak pertemuan awal pada Senin 20 Juli 2026.
Sebagai bukti, Pemprov Jateng menyiapkan 56 truk angkutan tebu untuk membantu petani di Blora.
Selain itu, Luthfi menegaskan larangan praktik titip-menitip maupun pungutan di SMA Negeri.
“No titip, no jastip. Kalau ada, saya copot kepseknya,” tegasnya.
Menanggapi laporan dugaan kriminalisasi warga di Blora, Luthfi menekankan bahwa aspek penegakan hukum menjadi kewenangan kepolisian dan kejaksaan.
Namun, pemerintah siap memberikan pendampingan dan memfasilitasi koordinasi.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jateng, Iwanuddin Iskandar, menyebut seluruh masukan Jateng Guyub telah diterima, meliputi persoalan pertambangan, pertanian, konflik agraria, dugaan kriminalisasi, infrastruktur, hingga tebu.
“Persoalan yang menjadi kewenangan Pemprov akan segera ditindaklanjuti, sementara yang menjadi kewenangan pusat maupun kabupaten/kota akan dikoordinasikan,” jelasnya.
Koordinator Jateng Guyub, Joko Priyanto, mengapresiasi kesediaan gubernur menerima langsung aspirasi masyarakat.
Ia menegaskan komunikasi dengan Pemprov akan terus dilakukan untuk mengawal penyelesaian persoalan di berbagai daerah.
