NARASIKOE.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya menjaga ketahanan pangan nasional dengan memperketat pengendalian alih fungsi lahan sawah.
Hingga kini, 26 kabupaten/kota telah memenuhi target perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 87 persen, sementara sembilan daerah lainnya masih berproses.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan, pemenuhan target LP2B menjadi langkah penting agar Jateng tetap menjadi lumbung pangan nasional.
“Insyaallah dalam bulan ini kita sanggup menyelesaikannya,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin 13 Juli 2026.
Selain isu lahan, rapat juga membahas percepatan pengelolaan sampah. Pemprov Jateng mendorong daerah dengan timbulan sampah lebih dari 1.000 ton per hari menggunakan skema rayonisasi pengolahan sampah menjadi energi listrik, seperti di Semarang-Kendal, Pekalongan Raya, Magelang Raya, dan Tegal Raya.
Sementara daerah dengan timbulan lebih kecil diarahkan memakai teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) dengan dukungan industri semen sebagai offtaker.
Pemprov juga memperkuat penanganan dari hulu melalui Program Desa Mandiri Sampah. Saat ini, hampir 210 desa telah mengelola sampah secara mandiri dari tingkat RT hingga desa.
Koordinator Harian Stranas PK Didik Mulyanto menilai sejumlah kota masih menghadapi kendala memenuhi target LP2B. Persoalan kepastian hukum lahan dan insentif bagi petani akan dibawa ke kementerian terkait.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Hanifah Dwi Nirwana menekankan pentingnya pemilihan teknologi sesuai karakteristik sampah dan kemampuan fiskal daerah.
Ia meminta setiap kabupaten/kota segera menyusun roadmap pengelolaan sampah agar pembangunan fasilitas tidak mangkrak.
