NARASIKOE.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan program asuransi pertanian melalui PT Jamkrida Jateng guna memproteksi hingga 10 ribu hektare lahan sawah yang terancam mengalami gagal panen atau puso.
Langkah ini dihadirkan untuk memberikan jaminan keamanan modal tanam bagi para petani yang terdampak bencana kekeringan di berbagai wilayah Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa skema proteksi ini dibentuk agar para petani tidak terdesak mengambil opsi pinjaman modal berbiaya tinggi ketika diterpa musibah gagal panen.
“Di Jawa Tengah kita siapkan asuransi untuk 10 ribu hektare lahan gagal panen atau puso. Jamkrida siap meng-cover apabila terjadi puso,” kata Ahmad Luthfi saat berdialog dengan kelompok tani usai panen raya di Desa Kedungbanjar, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Kamis, 3 September 2026.
Ahmad Luthfi meminta para petani yang lahannya mengalami gagal panen untuk segera mengajukan klaim asuransi melalui skema resmi yang telah disediakan pemerintah daerah.
“Kalau gagal panen, tidak boleh pinjam rentenir dan pinjol. Gagal panen sudah ada Jamkrida, asuransinya ada,” tegas Ahmad Luthfi.
Siapkan Irigasi Perpompaan dan Pengerukan Sungai
Guna memperkuat ketahanan pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah juga berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mendistribusikan bantuan benih pasca-verifikasi lapangan.
Langkah penanganan kekeringan difokuskan pada pemetaan 242.826 hektare sawah tadah hujan dan 530.748 hektar sawah irigasi di Jawa Tengah.
Sawah tadah hujan diintervensi melalui irigasi perpompaan dan perpipaan, sedangkan sawah irigasi dioptimalkan lewat perbaikan jaringan irigasi tersier.
“Kita juga upayakan untuk menjaga dan mempertahankan sawah petani agar tidak beralih fungsi,” ujarnya.
Menanggapi keluhan kelompok tani di Pemalang terkait pendangkalan saluran air dan perbaikan jalan usaha tani, Ahmad Luthfi memastikan pengerukan pengerukan sedimentasi sungai akan dimasukkan dalam penganggaran tahun depan.
“Untuk penanganan pendangkalan juga perlu koordinasi dengan pihak terkait termasuk bupati-walikota,” jelasnya.
