NARASIKOE.COM – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa kritik dari kalangan mahasiswa merupakan instrumen penting dalam menjaga roda demokrasi dan roda pembangunan daerah.
Kendati demikian, ia mengingatkan agar setiap penyampaian aspirasi di muka umum wajib dilakukan secara beretika, menghormati norma sosial, serta tidak menabrak koridor hukum yang berlaku.
Pesan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat memberikan sambutan sebagai pembicara kunci (keynote speaker) dalam pembukaan Training Raya Akbar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Semarang. Acara tersebut digelar di Balai Diklat Kementerian Agama RI, Kota Semarang, pada Selasa, 30 Juni 2026.
“Mahasiswa di kampus bebas untuk berekspresi. Mahasiswa juga berhak menyampaikan pendapat di muka umum, itu ada undang-undangnya. Saya menghargai itu sebagai bentuk kepedulian adik-adik mahasiswa kepada bangsa dan negara,” ujar Ahmad Luthfi di hadapan para kader HMI.
Luthfi menambahkan, kebebasan berekspresi tersebut harus diiringi dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Menurutnya, esensi dari sebuah kritik dan tuntutan akan jauh lebih bernilai apabila disampaikan tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Salurkan Energi Idealisme untuk Hadapi Tantangan Global
Selain menyoroti esensi sikap kritis, Gubernur juga menantang generasi muda, khususnya kaum intelektual kampus, untuk mengambil peran lebih konkret dalam pembangunan nasional.
Mahasiswa dinilai memiliki modalitas berupa energi besar, idealisme, serta kapasitas akademik yang mumpuni untuk menjawab pergeseran zaman.
Menurut Luthfi, tantangan riil yang dihadapi Indonesia saat ini sudah bergeser ke ranah yang lebih kompleks, meliputi:
- Disrupsi Teknologi: Pesatnya penetrasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
- Tekanan Finansial: Kebutuhan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tengah keterbatasan anggaran.
- Geopolitik Internasional: Dampak perang Ukraina-Rusia serta ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang menekan kondisi fiskal dan makroekonomi daerah.
Pemerintah Daerah Dorong Skema Pembangunan Kolaboratif
Lebih lanjut, Ahmad Luthfi memaparkan bahwa situasi global yang tidak menentu memaksa pemerintah daerah untuk tidak hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pihaknya kini membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan berbagai elemen, termasuk organisasi kepemudaan.
“Kita gandeng semua, termasuk mahasiswa. Kita harus ciptakan Jawa Tengah yang adem ayem,” imbuh Gubernur.
Merespons ajakan tersebut, Ketua Umum HMI Cabang Semarang, M Nabil Muallif, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Training Raya Akbar ini memang ditargetkan untuk mencetak kader yang memiliki daya saing tinggi di level global.
Nabil menegaskan bahwa kader HMI siap mengambil peran dan berkolaborasi secara taktis dengan pihak pemerintah guna menjawab tantangan krisis geopolitik maupun disrupsi teknologi demi mendukung percepatan pembangunan daerah.
