NARASIKOE.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat merespons anomali kenaikan harga beras di tingkat pengecer, meskipun stok cadangan pangan daerah tercatat mengalami surplus hingga jutaan ton.
Hingga Agustus 2026, ketersediaan beras di Jawa Tengah menembus angka 4.348.101 ton. Dengan tingkat konsumsi masyarakat sebesar 2.809.248 ton, daerah ini sebenarnya mengantongi cadangan surplus sebesar 1.538.853 ton.
Namun, hasil monitoring pasar pada 2 hingga 6 September 2026 menunjukkan tren kenaikan harga beras rata-rata 2,5% di sejumlah pasar tradisional, seperti Pasar Johar Semarang, Pasar Raya Salatiga, hingga Pasar Jungke Karanganyar.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menginstruksikan Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) serta Bulog untuk memperlancar distribusi dan memperbanyak operasi intervensi guna melindungi daya beli masyarakat.
“Stok kita masih ada. Untuk antisipasi kenaikan harga beras, siapkan Satgas dan lakukan dengan cara yang sebelumnya seperti gerakan pangan murah, penyaluran bantuan pangan, penyaluran beras SPHP, dan memperbanyak kios pangan murah,” tegas Ahmad Luthfi, Selasa, 8 September 2026.
Kenaikan terdeteksi pada komoditas beras medium non-SPHP yang dijual di kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram (0,74% hingga 11,11% di atas HET). Sementara itu, beras premium merangkak ke harga Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogram (0,67% hingga 14,09% di atas HET).
Faktor utama pemicu lonjakan ini disebabkannya tingginya harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani yang menyentuh rata-rata Rp7.300 per kilogram, serta Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan sebesar Rp8.666 per kilogram.
Kondisi tersebut menenggarai rantai distributor hingga pengecer menahan alokasi penjualan karena khawatir merugi akibat tingginya harga bahan baku yang berbenturan dengan batasan Harga Eceran Tertinggi (HET) dari pemerintah.
“Jangan sampai kenaikan harga beras menyulitkan masyarakat dan memicu inflasi. Segera lakukan intervensi, koordinasi dengan Bulog,” tambah Luthfi.
Menanggapi arahan Gubernur, Kepala Dishanpan Jawa Tengah, Widi Hartanto, memastikan pengetatan pemantauan serta percepatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh kabupaten/kota.
“GPM saat ini sudah 1.083 kali dengan omzet Rp24,9 miliar,” terang Widi.
Dari sisi ketersediaan pasokan, Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Jawa Tengah, Gandi Prarista, mengonfirmasi bahwa penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyerapan gabah telah mencapai target 100 persen.
Untuk mengantisipasi dampak fenomena iklim El Nino, Bulog Jateng juga mengawasi penyaluran alokasi tambahan 90 ribu ton bantuan pangan periode Juli, Agustus, dan September 2026.
“Secara umum ketersediaan beras masih cukup. Stok Bulog Jateng ada sekitar 300 ribu ton, dikurangi bantuan pangan itu maka akhir tahun masih ada 200 ribu ton, ini untuk beras medium. Masih ada untuk beras premium,” tandas Gandi.
