NARASIKOE.COM – Para kiai dan pengurus Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah mengingatkan jajaran pemerintah pusat hingga daerah untuk menjaga jarak yang sehat serta tidak melakukan intervensi (cawe-cawe) dalam proses kontestasi internal Muktamar Ke-35 NU.
Langkah ini diambil menyusul munculnya kegelisahan di kalangan warga Nahdliyin terkait adanya komunikasi, undangan, serta fasilitasi pejabat publik kepada pengurus cabang dan wilayah menjelang perhelatan tertinggi organisasi tersebut.
Rais Syuriyah PCNU Temanggung, KH M. Furqon menegaskan bahwa pemerintah cukup menempatkan diri sebagai sahabat organisasi tanpa perlu terlibat dalam peta persaingan calon pimpinan.
“Kami berharap pemerintah tidak cawe-cawe. Muktamar adalah rumah tangga Nahdlatul Ulama. Biarkan para kiai, pengurus wilayah dan cabang menentukan sendiri siapa yang mereka percaya memimpin NU. Pemerintah cukup menjadi sahabat NU, bukan menjadi pemain dalam kontestasi NU,” ujar KH M. Furqon pada Rabu, 19 Agustus 2026.
Minta Presiden Prabowo Pastikan Netralitas Aparat dan Birokrasi
Kekhawatiran senada disampaikan Rais Syuriyah PCNU Kota Tegal, Kiai Misbah. Ia menilai penggunaan anggaran, jabatan, maupun fasilitas kementerian untuk memenangkan figur tertentu merupakan tindakan yang merusak independensi masyarakat sipil.
Kiai Misbah meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menginstruksikan seluruh jajaran menteri, aparat, dan kepala daerah agar tetap memegang teguh komitmen netralitas.
“Kementerian adalah alat negara, bukan alat kandidat. Aparat adalah alat negara, bukan alat kontestasi. Anggaran, fasilitas, jabatan dan kewenangan pemerintah juga bukan instrumen untuk mengarahkan suara Muktamirin,” kata Kiai Misbah.
Ia menambahkan, pengondisian terselubung seperti pemberian fasilitas secara selektif maupun undangan silaturahmi pejabat publik menjelang hari H sangat rentan menimbulkan persepsi kebiasan sikap birokrasi.
Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Semarang, KH Fauzan, mengingatkan pentingnya tenggang rasa para pejabat publik mengingat Muktamar Ke-35 NU di Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur tinggal menghitung hari, yakni pada 27–31 Agustus 2026.
“Sepuluh hari menjelang Muktamar tentu berbeda dengan hari-hari biasa. Pejabat publik harus memiliki kepekaan agar tindakannya tidak menimbulkan persepsi sedang mengondisikan pilihan organisasi,” tutur KH Fauzan.
Minta Kandidat Bertarung Gagasan Tanpa Restu Birokrasi
Para kiai menegaskan bahwa imbauan ini bukan bentuk sikap antipemerintah, melainkan upaya menjaga kemitraan strategis yang setara dan saling menghormati batas kewenangan masing-masing lembaga.
KH M. Furqon turut menyerukan kepada seluruh calon Ketua Umum maupun tim sukses agar tidak menyeret institusi negara ke dalam ruang kontestasi internal.
Para kandidat diminta untuk meraih mandat secara terhormat melalui penyampaian gagasan, rekam jejak, dan program kerja langsung kepada pengurus wilayah serta cabang.
“Kalau ingin mendapatkan mandat, datanglah kepada para kiai, PW dan PC. Sampaikan gagasan, rekam jejak dan program. Jangan berlomba mencari dukungan kekuasaan. Yang diperebutkan adalah kepercayaan warga NU, bukan restu birokrasi,” tegas KH M. Furqon.
