NARASIKOE.COM – Dampak perubahan iklim kini telah dirasakan di berbagai wilayah Indonesia dan memberikan tekanan besar terhadap sektor transportasi. Meningkatnya intensitas hujan ekstrem, banjir, rob, gelombang tinggi, kekeringan, hingga suhu udara yang semakin panas membuat perubahan iklim tidak lagi dipandang sebagai ancaman di masa depan, melainkan persoalan nyata yang harus segera dihadapi.
Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap sistem transportasi yang menjadi penopang mobilitas masyarakat sekaligus distribusi logistik nasional. Berbagai gangguan transportasi mulai dari jalan nasional yang terendam banjir, rel kereta api yang tergenang atau terdampak longsor, aktivitas pelabuhan yang tertunda akibat cuaca buruk, hingga keterlambatan penerbangan menjadi tantangan yang semakin sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Lalu Lintas, Angkutan Pelayaran dan Penerbangan pada Badan Kebijakan Transportasi sekaligus pengurus Intelligent Transport System (ITS) Indonesia dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Dr Bram Hertasning.
Menurut Bram, gangguan pada sistem transportasi tidak hanya menyebabkan keterlambatan perjalanan. Dampaknya juga meluas terhadap perekonomian karena distribusi barang menjadi terhambat, biaya logistik meningkat, rantai pasok terganggu, harga kebutuhan pokok berfluktuasi, bahkan aktivitas industri berpotensi berhenti ketika jalur distribusi utama tidak dapat berfungsi secara optimal.
Sebagai negara kepulauan yang mengandalkan konektivitas antardaerah, Indonesia membutuhkan infrastruktur transportasi yang memiliki ketahanan tinggi. Hingga kini, banjir masih menjadi penyebab utama kerusakan jaringan jalan. Di sisi lain, kenaikan muka air laut mulai mengancam pelabuhan, bandara, serta jalan nasional di kawasan Pantai Utara Pulau Jawa.
Selain itu, meningkatnya suhu permukaan mempercepat kerusakan perkerasan jalan akibat deformasi dan retak dini. Perubahan pola curah hujan juga memperbesar risiko longsor yang dapat mengganggu jaringan transportasi darat maupun jalur perkeretaapian.
Karena itu, ketahanan terhadap perubahan iklim kini menjadi salah satu indikator penting dalam proses perencanaan, pembangunan, hingga pengelolaan infrastruktur. Infrastruktur transportasi tidak lagi hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga harus mampu menghadapi berbagai kondisi cuaca ekstrem dalam jangka panjang.
Sebagai bagian dari adaptasi sistem transportasi menghadapi krisis iklim, sejumlah inovasi mulai dikembangkan. Salah satunya adalah penggunaan aspal porus yang mampu mengalirkan air hujan melalui rongga pada lapisan permukaan sehingga mengurangi genangan di badan jalan.
Selain itu, pengembangan aspal polimer terus dilakukan guna meningkatkan elastisitas perkerasan jalan sehingga lebih tahan terhadap suhu permukaan yang semakin tinggi akibat gelombang panas.
Pada sektor perkeretaapian, tantangan perubahan iklim juga semakin kompleks. Jalur rel yang membentang melintasi kawasan pesisir, dataran rendah hingga pegunungan menghadapi risiko banjir, rob, dan longsor. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, dilakukan pemetaan kerentanan jalur, peninggian elevasi rel di kawasan rawan genangan, pembangunan drainase khusus, serta penguatan lereng dengan sistem perlindungan yang lebih baik.
Langkah-langkah tersebut bertujuan memastikan layanan kereta api tetap dapat beroperasi ketika moda transportasi lain mengalami gangguan akibat cuaca ekstrem.
Pemanfaatan teknologi digital turut memperkuat ketahanan sistem transportasi. Sensor suhu dipasang pada rel untuk mendeteksi potensi pemuaian akibat temperatur tinggi, sedangkan sistem persinyalan modern memungkinkan pengaturan kecepatan kereta secara otomatis apabila kondisi lintasan dinilai tidak aman.
Di sisi lain, elektrifikasi jaringan kereta api memberikan manfaat ganda. Selain mendukung penurunan emisi karbon, penggunaan kereta listrik juga meningkatkan ketahanan energi sektor transportasi karena tidak sepenuhnya bergantung pada bahan bakar minyak yang rentan mengalami gangguan distribusi.
Transportasi laut juga menghadapi tantangan besar akibat perubahan iklim. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki ribuan pelabuhan yang sebagian besar berada di kawasan pesisir sehingga rentan terhadap kenaikan muka air laut, abrasi, dan gelombang ekstrem.
Untuk meningkatkan ketahanannya, pembangunan pelabuhan baru mulai menerapkan prinsip ketahanan iklim melalui peninggian elevasi dermaga, penggunaan material yang lebih tahan terhadap korosi air laut, penguatan pemecah gelombang, hingga pengembangan ramp kapal yang mampu beradaptasi dengan perubahan pasang surut.
Tidak hanya memperkuat infrastruktur fisik, digitalisasi operasional pelabuhan juga menjadi langkah strategis. Integrasi sistem informasi cuaca dengan manajemen operasional memungkinkan operator melakukan penyesuaian jadwal pelayaran, mengatur antrean kendaraan, serta mengalihkan arus logistik sebelum cuaca ekstrem benar-benar terjadi.
Bandara di Indonesia pun menghadapi tantangan serupa. Banyak fasilitas transportasi udara dibangun di kawasan dataran rendah maupun pesisir sehingga berisiko terdampak banjir rob dan curah hujan ekstrem. Untuk meningkatkan ketahanan, pengelola bandara membangun sistem drainase berkapasitas besar, kolam retensi, pompa pengendali banjir, serta meningkatkan elevasi landas pacu dan taxiway.
Langkah tersebut juga dipadukan dengan pemanfaatan energi surya pada terminal dan fasilitas operasional sebagai bagian dari upaya meningkatkan keandalan pasokan energi sekaligus menekan emisi karbon.
Selain pembangunan fisik, pengelolaan data menjadi faktor penting dalam pembangunan transportasi tahan perubahan iklim. Kemajuan teknologi memungkinkan penerapan sistem Digital Twin, yakni replika digital infrastruktur transportasi yang mampu mensimulasikan berbagai skenario bencana sebelum benar-benar terjadi.
Seluruh proses adaptasi tersebut membutuhkan investasi yang besar. Oleh sebab itu, pembiayaan hijau mulai menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan sektor transportasi pada masa mendatang.
Dalam penerapannya, pembangunan transportasi juga harus memperhatikan pemerataan. Kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar merupakan daerah yang paling rentan mengalami keterisolasian ketika infrastruktur mengalami kerusakan akibat bencana.
Karena itu, pembangunan pelabuhan perintis, kapal penyeberangan, jembatan, maupun akses jalan di wilayah tersebut perlu dirancang menggunakan standar ketahanan yang lebih tinggi agar pelayanan publik tetap dapat berjalan dalam berbagai kondisi.
Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan pada koridor ekonomi strategis, seperti Pantai Utara Jawa, lintasan Merak–Bakauheni, akses menuju pelabuhan utama, serta jaringan logistik nasional lainnya.
Selain memperkuat infrastruktur, strategi lain yang dapat dilakukan adalah melakukan diversifikasi moda transportasi dengan meningkatkan pemanfaatan kereta api dan angkutan laut. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap transportasi jalan yang lebih rentan terdampak banjir dan kemacetan, sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur transportasi Indonesia.
