NARASIKOE.COM – Di tengah tekanan ekonomi global, keterbatasan fiskal, dan dinamika geopolitik, kinerja APBD Provinsi Jawa Tengah Semester I-2026 tetap terjaga.
Stabilitas ini menjadi modal penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengapresiasi capaian fiskal Jawa Tengah. Menanggapi hal itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan pengelolaan anggaran dilakukan secara disiplin dan terarah.
“APBD kita ini hanya sekitar 15 persen untuk membangun wilayah. Lainnya berasal dari investasi dan sumber lainnya,” ujarnya saat menghadiri Rupiah Borobudur Playon, Minggu 5 Juli 2026.
Menurut Luthfi, APBD diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“APBD kita tetap terjaga. Dengan keterbatasan fiskal, program prioritas tetap berjalan sehingga pelaksanaannya efektif dan tidak terganggu,” tegasnya.
Data menunjukkan, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,89 persen, di atas rata-rata nasional. Realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp110,02 triliun, sementara triwulan I-2026 sudah menembus Rp23 triliun.
Dampaknya, tingkat kemiskinan turun dari 9,58 persen menjadi 9,38 persen, dan penyerapan tenaga kerja mencapai 92 ribu orang.
“Investasi di Jawa Tengah didominasi sektor padat karya sehingga sejalan dengan posisi Jateng sebagai tujuan investasi nasional maupun internasional,” tambah Luthfi.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan Bank Indonesia, perbankan, dunia usaha, CSR, hingga perguruan tinggi. Luthfi juga mengingatkan peran masyarakat dan media dalam mengawal pembangunan melalui kritik konstruktif.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya menilai pendapatan daerah Jateng telah terealisasi 46,56 persen dari target, tumbuh 13,33 persen year on year. Realisasi belanja mencapai 52,06 persen.
“Kondisi ini menunjukkan APBN masih berperan optimal dalam menopang pembangunan dan pelayanan publik di daerah,” ujarnya.
Purbaya menekankan pentingnya optimalisasi belanja APBD agar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat semakin besar.
Pemerintah pusat, lanjutnya, akan terus menjaga kesehatan fiskal serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
