Grobogan, NARASIKOE.COM- Bupati Grobogan, Setyo Hadi, menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan adalah pilar utama dalam menghadirkan layanan publik yang prima. Menurutnya, pengelolaan anggaran yang tertib bukan hanya soal administrasi, melainkan instrumen untuk memastikan setiap dana yang dikeluarkan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat, terutama di sektor pendidikan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah pada Rabu (21/01/2026). Pemeriksaan ini secara khusus meninjau proyek peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang dilaksanakan pada Semester II Tahun 2025.
Berdasarkan laporan tersebut, BPK menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menjalankan kegiatan pembangunan fasilitas pendidikan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, termasuk kepatuhan terhadap UU Sistem Pendidikan Nasional serta regulasi pengadaan barang dan jasa.
Bupati Setyo Hadi menyambut baik hasil audit tersebut dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi strategis. Beliau menyatakan:
- Evaluasi Berkelanjutan: Rekomendasi dari BPK dipandang sebagai panduan untuk memperbaiki sistem agar pembangunan ke depan lebih presisi dan tepat sasaran.
- Komitmen Tindak Lanjut: Pemerintah daerah berkomitmen segera melaksanakan saran perbaikan guna menjaga kredibilitas tata kelola pemerintahan.
- Apresiasi Sektoral: Ucapan terima kasih disampaikan kepada BPK RI atas bimbingan dan masukan selama proses pemeriksaan demi kemajuan layanan pendidikan di Kabupaten Grobogan.
