NARASIKOE.COM – SURAT Edaran Gubernur Jawa Tengah tentang kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem patut menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan di daerah.
Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pada periode 14 hingga 21 Januari 2026 wilayah Jawa Tengah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang.
Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, angin kencang, hingga pohon tumbang.
Surat edaran ini sesungguhnya bukan sekadar dokumen administratif, melainkan peringatan dini yang harus ditindaklanjuti secara konkret. Pengalaman dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa bencana sering kali terjadi tidak karena faktor alam semata-mata, melainkan akibat lemahnya kesiapsiagaan, kurangnya antisipasi, dan lambannya respons di lapangan.
Ketika hujan lebat datang, sungai meluap, tanah longsor menutup akses jalan, dan pohon tumbang menimpa rumah atau jaringan listrik, pertanyaan yang selalu muncul adalah: apakah kita sudah benar-benar siap?
Instruksi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi agar pemerintah kabupaten/kota meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan merupakan langkah yang tepat.
Pengaktifan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) dan Posko Siaga Bencana tidak boleh sekadar formalitas. Keberadaan posko harus diiringi dengan personel yang siaga penuh, sistem komunikasi yang berjalan baik, serta alur koordinasi yang jelas antarinstansi.
Pemantauan intensif di wilayah rawan bencana, seperti daerah aliran sungai, tanggul, lereng rawan longsor, dan infrastruktur vital juga harus terus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika bencana sudah di depan mata.
Karena itu, penyiagaan personel, peralatan, dan logistik juga menjadi kunci penting. Jalur evakuasi dan lokasi pengungsian perlu dipastikan benar-benar siap digunakan, aman, dan mudah diakses masyarakat. Jangan sampai ketika warga harus dievakuasi, yang terjadi justru kebingungan mencari tempat aman atau kekurangan kebutuhan dasar.
Di sinilah peran perangkat daerah terkait sangat menentukan. Sebab, peran aktif mereka akan menandai kapan semuanya harus bergerak cepat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta saling mendukung dalam penanganan darurat.
Lebih dari itu, peran camat, kepala desa, dan lurah juga menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi peringatan dini kepada masyarakat. Informasi harus disampaikan secara cepat, jelas, dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi yang ada.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu untuk diedukasi agar tidak panik, tetapi tetap waspada dan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika situasi darurat terjadi.
Cuaca ekstrem adalah keniscayaan di tengah perubahan iklim yang makin nyata. Karena itu, pendekatan reaktif harus ditinggalkan dan diganti dengan budaya siaga bencana.
Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah ini hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat, sukarelawan, dan masyarakat. Sebab, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab BPBD atau pemerintah semata-mata, melainkan juga tanggung jawab bersama semua pemangku kepentingan.
Keberhasilan penanganan bencana bukan diukur dari seberapa cepat bantuan datang setelah bencana terjadi, tetapi seberapa besar dampak bencana dapat ditekan karena kesiapan dalam memitigasi yang matang.
Jangan menunggu bencana datang untuk bergerak. Mewaspadai cuaca ekstrem sejak dini berarti menyelamatkan nyawa, melindungi harta benda, dan menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat Jawa Tengah. (*)
Kamalul Yakin, editor Narasikoe.com. Artikel ini disempurnakan dengan bantuan akal imitasi (AI).
