NARASIKOE.COM – BENCANA banjir bandang di Sumatra dan Aceh menjadi pembuka tabir nyata ancaman dampak sistemik dari pembalakan liar. Meski pihak berwajib menghentikan penyidikan dan penyelidikan dengan argumen tidak adanya unsur tindak pidana dari bencana itu, publik justru makin menyadari bahwa hukum memang berkesan sangat lemah. Apalagi jika fakta yang ada menunjukkan bahwa hukum harus berhadapan dengan orang-orang besar dan kuat di belakang layar.
Oleh karena itu, persoalan mendasar dari kedua bencana tersebut tidak bisa terlepas dari nilai penting menjaga kelestarian alam dan tentu manajemen perlindungan terhadap aset penting bangsa, baik sumber daya alam pada utamanya maupun perhutanan pada khususnya.
Belajar bijak dari kasus kedua bencana besar pada akhir tahun 2025, setidaknya ini menjadi catatan penting bahwa pembangunan tidak seharusnya mengabaikan keseimbangan dari semua unsur yang ada, termasuk manajemen alam dan semua keseimbangan di balik modernitas yang dilakukan.
Artinya, hal ini menegaskan bahwa pembangunan boleh saja terus dilakukan tetapi tidak boleh mengabaikan prinsip keseimbangan alam. Jika hal ini tidak bisa diselaraskan maka tidak heran jika akhirnya alam juga bisa marah. Realitas dari dampak sistemik yang ditimbulkannya pun tidaklah ringan.
Bahkan, korban jiwa di sejumlah kasus bencana juga sering terjadi. Jumlahnya sama sekali tidak bisa dikatakan sedikit, bahkan terllau banyak.
Konsep awal dari pembangunan berdasarkan semua literatur yang ada pasti menegaskan tentang pentingnya arti keseimbangan dan keselarasan dengan alam dan lingkungan sekitar. Hal ini secara tidak langsung juga menjadi dasar yang penting berkaitan dengan prinsip-prinsip pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Tidak hanya saat ini, tapi juga telah berlaku pada masa lalu dan tentu masih akan berlaku pada masa mendatang.
Betapa tidak, semua konsep pembangunan tentu sangat diharapkan bisa memacu peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, bukan justru sebaliknya hanya demi kemakmuran segelintir orang.
Jadi, atas sasar filosofis pembangunan tersebut, tentu pembangunan yang dilaksanakan juga harus mempertimbangkan bagaimana pentingnya memahami tata ruang, tidak justru sebaliknya, tata ruang dibenturkan dengan logika tata uang yang tentu sangat pragmatis.
Dualisme dan kontroversi antara tata ruang dan tata uang sejatinya bukan hanya terjadi di republik ini saja, tetapi juga banyak terjadi di sejumlah negara, meskipun dengan konsekuensi di bidang hukum yang relatif berbeda.
Artinya, ada negara yang sangat tegas melihat semua bencana ini sebagai dampak sistemik pembangunan tapi ada juga negara yang dengan tegas ikut mendalami semua persoalan pembangunan, termasuk juga memahami bagaimana iklim, alam, dan keseimbangan yang terjadi di antara sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) sehingga tidak menimbulkan dampak sistemik.
Pendalaman dan komitmen untuk menjaga keselarasan antara SDA dan SDM pada akhirnya akan menciptakan harmoni kehidupan yang akan lebih baik. Sebaliknya, tanpa pendalaman dan keseriusan untuk merawat keseimbangan itu maka pembangunan yang dilakukan justru akan memicu bencana besar yang tidak hanya merusak apa yang telah dibangun tetapi juga menimbulkan korban jiwa.
Semoga dualisme dan kontroversi antara pengelolaan tata ruang dan tata uang menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, sehingga tidak lagi semena-mena dalam mengurus alam semesta sebagai ciptaan Sang Mahakuasa. (*)
Dr Edy Purwo Saputro SE MSi, dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo.
