Semarang, NARASIKOE.COM – Kondisi memprihatinkan akibat penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, menjadi sorotan tajam Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang dari Fraksi PKS, Dini Inayati.
Ia mendesak Pemerintah Kota Semarang untuk segera melakukan evaluasi dan penanganan cepat agar tumpukan sampah tersebut tidak berlarut-larut mengganggu kesehatan dan kenyamanan warga sekitar.
Dini menganalisa bahwa lonjakan volume sampah di lokasi tersebut bukan kejadian yang berdiri sendiri. Ia menduga hal ini merupakan efek domino dari penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ilegal di wilayah Rowosari beberapa waktu lalu, yang tidak dibarengi dengan langkah antisipatif yang memadai dari dinas terkait.
Kondisi ini memaksa para pengangkut sampah swasta atau mandiri mencari lokasi pembuangan alternatif, sehingga menyebabkan kelebihan kapasitas (overload) di TPS resmi seperti di Muktiharjo Kidul.
“TPS ini perlu dicek, siapa saja dan dari mana saja yang membuang sampah. Ada kemungkinan besar penumpukan sampah ini merupakan implikasi dari penutupan TPA ilegal di Rowosari. Penutupan itu baik, namun harus ada solusi penyalurannya agar tidak menumpuk di satu titik,” tegas Dini, Senin (19/1/2026).
Lebih lanjut, Dini menyebutkan bahwa persoalan serupa tidak hanya terjadi di Muktiharjo Kidul, melainkan juga di sejumlah TPS lain di Kota Semarang. Hal ini mengindikasikan adanya kendala sistemik, mulai dari keterbatasan armada pengangkut hingga kondisi TPA Jatibarang yang semakin kritis.
Dini mendorong Pemerintah Kota Semarang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen persampahan. Ia menekankan bahwa solusi jangka panjang bukan sekadar menambah frekuensi angkut, melainkan pengurangan sampah dari hulu.
“Volume sampah kota masih sangat tinggi. Ini PR kita bersama. Upaya pemilahan sampah di tingkat RT harus benar-benar berjalan optimal, terutama pengelolaan sampah organik, supaya residu yang dibuang ke TPS bisa berkurang signifikan,” pungkasnya.
