NARASIKOE.COM – MEMASUKI akhir tahun 2025, kondisi perekonomian Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menunjukkan kondisi yang relatif stabil dan menjanjikan. Terlepas dari tantangan global seperti perlambatan perdagangan dunia, volatilitas nilai tukar, dan risiko geopolitik, indikator makro di Jateng menunjukkan bahwa ekonomi daerah tetap dalam jalur pertumbuhan yang sehat.
Kinerja ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan III-2025 mencatat pertumbuhan 5,37% year-on-year (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya dan sedikit di atas rata-rata nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) pun menggarisbawahi kontribusi kuat dari sektor industri pengolahan serta konsumsi rumah tangga yang tetap menjadi tulang punggung pertumbuhan.
Sektor industri pengolahan, misalnya, masih mendominasi struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan ikut mengerek dinamika ekonomi daerah secara keseluruhan (jateng.bps.go.id).
Mengurai dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga terus menunjukkan ketahanan. Bahkan ketika tekanan inflasi dan kenaikan upah minimum menjadi perdebatan di tingkat nasional, permintaan domestik di Jateng relatif kuat — menunjukan kepercayaan konsumen yang tidak mudah goyah.
Sementara itu, investasi mencatat realisasi Rp 66,13 triliun hingga September 2025 sebagai sinyal positif bahwa iklim usaha di Jateng masih menarik bagi pelaku bisnis.
Secara umum, inflasi di Jawa Tengah sepanjang 2025 terjaga pada level yang moderat dan masih berada dalam target otoritas moneter. Meski sempat berfluktuasi akibat faktor musiman komoditas, Bank Indonesia Jawa Tengah (BI Jateng) mencatat inflasi tetap terkendali.
Hal ini mencerminkan policy mix yang relatif efektif antara otoritas fiskal dan moneter dalam mengamankan daya beli masyarakat tanpa mematikan ruang pertumbuhan ekonomi.
Tekanan inflasi yang tidak tajam juga menjadi penting mengingat keputusan Bank Indonesia pada Desember 2025 yang mempertahankan suku bunga acuan — sebuah langkah yang bertujuan stabilisasi nilai tukar rupiah dan memberikan ruang bagi kredit dan investasi domestik.
Namun demikian, menjaga stabilitas harga bukan tanpa risiko. Ketergantungan terhadap beberapa komoditas pangan masih berpotensi memicu volatilitas harga di tingkat konsumen, terutama bila terjadi gangguan pasokan.
Karena itu, pemerintah daerah pun perlu memperluas diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi agar tekanan harga pada masa mendatang lebih terkelola.
Di luar indikator makro klasik, tantangan penting yang juga perlu mendapat perhatian adalah penyerapan tenaga kerja. Walaupun investasi menciptakan peluang kerja baru — seperti pembukaan beberapa pabrik dan pembangunan kawasan industri di daerah kabupaten — dinamika penciptaan lapangan kerja yang inklusif masih memerlukan strategi kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan vokasi.
Sebab, realisasi investasi yang tinggi belum selalu bisa langsung diterjemahkan dalam penurunan angka pengangguran terbuka secara signifikan. Artinya, masih ada problem penyerapan tenaga kerja lokal.
Selain itu, tekanan terhadap upah minimum yang meningkat di berbagai provinsi juga menghadirkan dilema antara peningkatan kesejahteraan buruh dan keberlangsungan usaha kecil menengah. Polemik ini juga tercermin dalam perdebatan nasional terkait formula kenaikan upah minimum yang dinilai berpotensi membebani pelaku usaha.
Perlu Sinergi Kebijakan
Meski begitu, proyeksi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2026 menunjukkan konsistensi positif. Bahkan Bank Indonesia memperkirakan laju pertumbuhan akan berada di rentang 4,9 – 5,7 persen dengan inflasi yang relatif terkendali. Proyeksi ini sejalan dengan upaya memperkuat struktur ekonomi yang lebih luas, termasuk mempercepat transformasi industri dan memperluas penetrasi ekonomi digital.
Dalam kerangka ini, sinergi antara sektor manufaktur, investasi infrastruktur, pengembangan UMKM, dan ekonomi digital akan menjadi fondasi penting. Program Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata (Keris), misalnya, menjadi wacana strategis untuk memperluas basis ekonomi dan menciptakan nilai rantai pasok baru yang lebih kompetitif.
Namun, optimisme proyeksi itu harus selalu diimbangi dengan kewaspadaan akan risiko global: potensi pelemahan permintaan luar negeri, tekanan suku bunga global, ataupun fluktuasi nilai tukar.
Di sisi domestik, tantangan seperti disparitas pembangunan antarwilayah di Jateng juga perlu menjadi fokus untuk menghindari ketimpangan yang berpotensi memperlambat pertumbuhan inklusif.
Secara keseluruhan, kondisi makro ekonomi Jawa Tengah hingga akhir 2025 menunjukkan fondasi yang relatif kokoh: pertumbuhan yang stabil, konsumsi rumah tangga yang kuat, dan investasi yang terus mengalir menjadi pilar utama. Sementara itu, ancaman eksternal dan dinamika domestik menuntut tatanan kebijakan yang adaptif serta kolaboratif.
Untuk menyongsong 2026, kunci utamanya adalah memperkuat daya saing ekonomi lokal melalui inovasi, diversifikasi, dan sinergi antara sektor publik dan privat, sehingga pertumbuhan bukan hanya kuat di angka, tetapi juga berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah. (*)
Tim Redaksi. Artikel ini disempurnakan dengan bantuan akal imitasi (AI).
