Demak, NARASIKOE.COM- Bupati Demak Eisti’anah menyampaikan masih tingginya belanja pegawai serta keterbatasan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Demak sebagai tantangan utama pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 yang digelar di Gedung Gradhika Bina Praja, Kamis (22/01/26).
Bupati Eisti’anah mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, struktur belanja daerah Kabupaten Demak masih didominasi belanja pegawai. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur dinilai masih belum optimal apabila dibandingkan dengan mandatory yang diwajibkan oleh pemerintah pusat.
“Ini menjadi evaluasi kita bersama untuk pembangunan di tahun-tahun berikutnya. Menjadi tugas pemerintah daerah untuk mengawal dan memberikan dukungan agar seluruh program dapat berjalan dengan lancar”, kata Eisti.
Ia juga menjelaskan bahwa banyaknya agenda dan program dari pemerintah pusat berdampak pada alokasi dana transfer ke daerah yang tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut tidak hanya dialami Kabupaten Demak, tetapi juga hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, dana transfer ke daerah pada tahun 2026 diketahui mengalami penurunan.
“Mandatory dari pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah juga harus selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Demak”, jelasnya.
Melalui Forum Konsultasi Publik tersebut, Bupati berharap kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas dan tidak diabaikan, meskipun harus diselaraskan dengan mandatory pemerintah pusat serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah direncanakan.
“Kita harus kerja cepat, kerja cerdas, dan berinovasi, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap terlaksana dengan baik. Agenda ini rutin setiap tahun dan kami harapkan bukan sekadar seremonial, tetapi benar-benar menyerap masukan masyarakat”, tegasnya.
Pertumbuhan Ekonomi
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Demak, Khomarudin, dalam paparannya menyampaikan capaian indikator makro daerah. Dirinya menilai Kabupaten Demak cukup beruntung karena berada di kawasan strategis yang didukung keberadaan kawasan industri di sekitar Semarang serta Kawasan Ekonomi Khusus di Kendal dan Batang, yang turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.
Khomarudin juga mengungkapkan tren positif pada angka pengangguran di Kabupaten Demak yang terus menurun. Pada tahun 2021 tercatat sebesar 5,28 persen, tahun 2022 naik menjadi 6,11 persen, kemudian turun pada 2023 menjadi 5,38 persen, 2024 sebesar 4,75 persen, dan pada 2025 kembali menurun menjadi 4,58 persen.
“Kemungkinan penurunan ini dipengaruhi oleh keberadaan kawasan industri”, terangnya.
Selain itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Demak juga menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Tercatat pada 2021 sebesar 66,23 persen, 2022 sebesar 66,97 persen, 2023 naik menjadi 70,76 persen, 2024 sebesar 72,23 persen, dan pada 2025 mencapai 73,04 persen.
Kegiatan FKP RKPD 2027 yang mengusung tema “Menguatkan Sektor Unggulan Daerah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi” tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Demak Muhammad Badruddin, Ketua DPRD, Sekda beserta para asisten, Kepala BPS Kabupaten Demak, perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bapperida Kabupaten Demak, pimpinan instansi vertikal, LSM, tokoh masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, akademisi, perwakilan difabel, organisasi perempuan, organisasi pemuda, serta forum anak.
