NARASIKOE.COM – DI banyak sudut Jawa Tengah, bukit-bukit yang dulu hijau kini retak seperti cermin tua yang kehilangan pantulan masa lalunya. Suara mesin galian C meraung sepanjang hari, memamah perut bumi dengan rakus dan tergesa-gesa, atas nama pembangunan, atas nama kebutuhan material untuk menopang berdirinya kawasan industri yang kian menjalar dari pesisir hingga pedalaman.
Di atas kertas, tambang itu dipahami sebagai tulang penyangga kemajuan. Namun di lapangan, ia sering menjelma luka yang semakin lama semakin menganga.
Setiap kali truk pengangkut pasir dan batu melaju di jalan desa, debu pun menebal di udara hingga daun-daun tumbuhan dan daun jendela rumah pun dilapisi debu keabu-abuan. Di sana, di bukit-bukit itu, lubang-lubang menganga dan merambat ke badan jalan, seolah-olah menjadi catatan kecil atas ongkos yang tak pernah masuk dalam laporan pembangunan.
Anak-anak terbiasa berlari di pinggir jalan sambil menutup hidung, sementara para petani memandangi sawah yang makin kehilangan air karena tanggul sungai terganggu aliran material. Pada titik inilah kita bertanya: kemajuan yang seperti apa yang tengah kita bangun?
Tambang galian C sering mengusung narasi mulia: menyediakan bahan bangunan, membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi daerah. Tidak ada yang sepenuhnya salah dari alasan itu. Namun persoalannya, sebagian penambang bersikap seolah-olah bumi hanyalah bahan bakar sementara. Lubang bekas galian dibiarkan menganga seperti bekas luka yang tak dirawat.
Bukit yang dipapas tidak dikembalikan pada bentuknya semula, tidak ada reklamasi, tidak ada pemulihan. Alam dibiarkan menanggung sendiri bebannya, sementara keuntungan telah lama berpindah tangan.
Kerusakan itu tidak hanya lahir di bentang alam tapi juga merambat ke ruang sosial. Warga yang dulu hidup dalam keteduhan hutan, kerimbunan kebun, dan sawah yang hijau, kini mulai berselisih, antara yang menggantungkan hidup pada tambang dan yang kehilangan ruang nyaman sebagai akibatnya.
Kesunyian desa pun berubah menjadi hiruk-pikuk transaksi, perizinan, dan kompromi yang sering berjalan di lorong yang tidak sepenuhnya terang. Walhasil, desa tidak hanya kehilangan keteduhan, tetapi juga kehilangan harmoni.
Barangkali inilah ironi terbesar pembangunan yang kita jalankan. Kita bergegas membangun gedung-gedung megah, tetapi membiarkan tubuh bumi retak di tempat material itu diambil. Kita merayakan angka investasi, namun menutup mata pada biaya ekologis dan sosial yang pelan-pelan menggerogoti masa depan. Sungai-sungai pun mengalirkan air keruh, udara kehilangan kejernihannya, dan generasi berikutnya mewarisi lanskap yang pincang.
Pemerintah sering berkata bahwa aturan reklamasi sudah ada, pengawasan telah dijalankan, dan sanksi siap menunggu para pelanggar. Namun di banyak lokasi, yang terlihat justru bekas galian yang dibiarkan menjadi kubangan, tebing tanah yang rawan longsor, dan bukit yang tidak lagi mengenali bentuknya sendiri.
Memaknai Tanggung Jawab
Di titik ini, persoalan tambang bukan lagi sekadar masalah perizinan, melainkan tentang cara kita memaknai tanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan.
Tambang sejatinya bukanlah musuh. Tambang bisa hadir sebagai bagian dari siklus pembangunan yang beradab selama manusia tidak hanya mengambil, tetapi juga mengembalikan hingga tak meninggalkan luka menganga. Selama keuntungan tidak menutup kepedulian, dan selama para penambang tidak memandang alam sebagai benda mati yang boleh ditinggalkan begitu saja setelah habis diperas.
Mungkin sudah saatnya kita menjadikan tambang bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan juga ruang refleksi moral. Setiap batu yang kita ambil dari perut bumi mestinya disertai kesadaran bahwa ada kehidupan lain yang bergantung di atasnya: air yang mengalir, tanah yang menumbuhkan, dan manusia yang mencari penghidupan. Tanpa kesadaran itu, pembangunan hanya menjadi deretan luka bagi bukit dan desa di sekitarnya.
Jawa Tengah tidak sedang kekurangan kawasan industri. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan: kemajuan yang tidak menyingkirkan keberlanjutan, pertumbuhan yang tidak memutus hubungan manusia dengan alamnya.
Dan, reklamasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan janji moral untuk menutup luka yang telah kita buka, di bukit-bukit dan desa-desa.
Sebab, ketika mesin tambang berhenti, ketika truk-truk tidak lagi berlalu, yang tertinggal hanyalah tanah, air, dan kehidupan yang harus terus berjalan. Pertanyaannya: apakah kita ingin mewariskan bumi yang siap pulih atau sekadar meninggalkan rangka-rangka bukit yang tak lagi sanggup bercerita? (*)
Kamalul Yakin, editor Narasikoe.com. Artikel ini disempurnakan dengan bantuan akal imitasi (AI).
