NARASIKOE.COM – NEGERI ini sedang diminta menundukkan kepala. Bukan dalam doa, melainkan dalam kehati-hatian mengelola uang rakyat. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 lahir dari kesadaran bahwa keuangan negara tidak sedang dalam kondisi lapang. Karena itu, anggaran harus diperlakukan seperti air pada musim kemarau: dijaga, dibagi dengan adil, dan digunakan hanya untuk yang paling membutuhkan.
Namun di tengah seruan penghematan itu, dari sebuah kota pesisir bernama Semarang, justru terdengar riuh langkah keberangkatan. Bukan rombongan bantuan untuk warga miskin, bukan pula tim perbaikan layanan dasar, melainkan rombongan wisata religi dengan ongkos yang membuat dahi berkerut.
Ongkos itu pada kisaran Rp 30 juta hingga Rp 35 juta per orang, sehingga dengan 105 orang yang diberangkatkan, totalnya mencapai lebih dari Rp 3 miliar. Uang rakyat yang terkumpul dalam APBD itu pun dilepas begitu saja pada saat negara meminta pemerintah daerah untuk menahan diri.
Di sinilah ironi itu bermula. Ketika pusat mengajak berhitung dengan cermat, daerah justru seolah-olah menghitung tanpa rasa. Wisata religi memang sah sebagai kegiatan, tetapi ketika ia ditopang oleh anggaran daerah, pertanyaannya bukan lagi soal niat baik, melainkan soal kebijaksanaan. Sebab, tidak semua yang bernama kebaikan layak dibiayai negara, apalagi ketika manfaatnya tidak kembali kepada rakyat secara luas.
Instruksi Presiden telah menuliskan dengan jelas: batasi perjalanan non-urgensial, tekan belanja seremonial, selektiflah dalam memberi hibah. Kalimat itu bukan sekadar perintah, melainkan juga pesan moral. Tetapi pesan itu tampak memantul dan gugur sebelum sampai ke meja pengambil kebijakan di daerah.
Yang lebih mengusik bukan hanya besarnya angka, melainkan kesunyian yang mengiringinya. Ketika publik bertanya dari mana dana itu berasal, bagaimana proses pengadaannya, dan mengapa biayanya sedemikian mahal, yang ada hanya diam dan kesunyian.
Dokumen tak dibuka, penjelasan tak diberikan, dan klarifikasi dibiarkan menggantung seperti kabut yang menyelimuti pagi hari. Padahal semua tahu, dalam tata kelola pemerintahan demokrasi, diam bukanlah kebijakan, melainkan undangan bagi kecurigaan.
Di kota yang warganya masih berhadapan dengan persoalan sekolah rusak, layanan kesehatan terbatas, dan impitan ekonomi, anggaran semestinya berjalan menunduk—mendekat ke kebutuhan paling dasar. Ketika anggaran justru melambung untuk perjalanan segelintir orang, rasa keadilan pun tercederai. Uang rakyat berubah menjadi cerita tentang jarak: antara penguasa dan yang dikuasai.
Merawat Kedekatan Politik?
Kontroversi pun kian berlapis ketika diketahui peserta wisata berasal dari unsur organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) —kelompok yang dalam sejarah politik lokal kerap menjadi simpul mobilisasi. Di titik ini, kecurigaan bukan lagi soal angka, tetapi soal arah. Apakah anggaran sedang dipakai untuk pelayanan publik atau untuk merawat kedekatan politik yang dibungkus dengan ziarah dan doa?
Tak ada yang keliru dengan ziarah dan doa. Yang keliru adalah ketika ziarah dan doa itu dibiayai anggaran yang seharusnya menopang kehidupan banyak orang. Sebab, negara bukanlah donatur spiritual bagi kelompok tertentu, melainkan penjamin keadilan bagi seluruh warganya.
Maka tak mengherankan jika desakan audit investigatif dari berbagai lembaga pun mengemuka. Mereka yang menyerukan audit investigatif sesungguhnya bukan sedang menyuarakan permusuhan, melainkan sedang berupaya menjaga kewarasan republik.
Audit adalah cara paling sunyi untuk menemukan kebenaran: apakah anggaran ini wajar, apakah prosedurnya sah, dan apakah ia sejalan dengan perintah Presiden yang meminta penghematan. Jika semuanya bersih, maka keterbukaan adalah jawaban yang paling bermartabat.
Kasus ini pada akhirnya memang bukan sekadar tentang Semarang, melainkan tentang wajah pemerintahan kita hari ini. Ketika pusat berbicara tentang hemat, daerah diuji tentang taat. Ketika negara meminta empati, kebijakan diuji tentang kepekaan. Sebab, anggaran bukan hanya soal angka, melainkan cermin nurani. Dan dari cermin itulah publik berhak bertanya: apakah yang tercermin adalah wajah kebijaksanaan pemerintah atau justru bayangan ironi yang kian nyata? (*)
Kamalul Yakin, editor dan reporter Narasikoe.com. Artikel ini disempurnakan dengan bantuan akal imitasi (AI).
