NARASIKOE.COM – AKHIR tahun telah tiba dan bersambut dengan libur akhir tahun. Sejumlah korporasi dan instansi tentu membayarkan insentif dan bonus akhir tahun meskipun beberapa yang lain justru tidak melakukannya karena pertimbangan banyak hal.
Paling tidak, fakta yang riil memberikan penjelasan dan penegasan bahwa kondisi makroekonomi selama tahun ini memang dirasa sangat sulit. Bahkan prediksi sejumlah ekonom global menegaskan, ada gejolak ekonomi global yang dipicu oleh banyak aspek, baik aspek internal maupun aspek eksternal.
Selain itu, memanasnya sejumlah iklim sosial politik, termasuk konflik yang terjadi di sejumlah negara, baik dalam koridor bilateral maupun multilateral, secara tidak langsung juga berdampak sistemik terhadap kondisi perekonomian global.
Fakta lain pada era kekinian yang juga penting untuk diwaspadai adalah gejolak iklim sosial politik di dalam negeri.
Tidak bisa dimungkiri bahwa kontinuitas pembangunan tidak bisa terlepas dari tahapan yang sangat kompleks. Oleh karena itu, semua proses harus dipahami sebagai tahapan bahwa kepentingan makro juga harus dipertimbangkan.
Hal ini menegaskan pentingnya arti stabilitas iklim sosial politik. Artinya, riak konflik yang terjadi juga harus diredam. Paling tidak hal ini terlihat dari kasus demo beberapa waktu lalu yang merembet ke sejumlah daerah dan berlanjut dengan aksi penjarahan di sejumlah rumah politikus.
Meski dampak akhir dari aksi itu ternyata tidak berlangsung sistemik terhadap kekuatan para politikus tersebut, setidaknya bisa menjadi early warning agar tidak makin semena-mena kepada rakyat.
Intinya, rakyat juga bisa marah dan imbas dari kemarahan rakyat tentu juga bisa meruntuhkan kekuasaan. Paling tidak, fakta ini terjadi di Nepal dan Bulgaria. Oleh karena itu, wajar jika kemudian ada seruan anarkis agar penguasa yang arogan haruslah bisa di-Nepal-kan.
Mereduksi Ketegangan
Belajar bijak dari sejumlah kasus selama tahun 2025 maka perlu introspeksi agar kasus serupa tidak terjadi lagi pada tahun 2026. Setidaknya, hal ini diharapkan bisa menjadi upaya untuk mereduksi ketegangan di tingkat akar rumput, terutama agar iklim sosial politik tidak cenderung makin memanas.
Situasi ini juga tidak bisa dilepaskan dari sengketa dugaan ijazah palsu yang sampai sekarang juga belum tuntas. Di satu sisi, ada kelompok yang memang menunjukkan berbagai bukti ilmiah dan bisa diterima akal sehat, sementara di sisi lain ada juga kelompok yang ngotot tapi cenderung tidak didukung dengan bukti-bukti ilmiah.
Terus terang, problem dugaan ijazah palsu sejatinya adalah persoalan yang sangat mudah diselesaikan. Akan tetapi entah mengapa justru kasus ini dibuat makin berlarut-larut dan cenderung memecah-belah anak bangsa.
Ironi ini akhirnya pun memicu sebutan “termul” di jagat maya dan konflik kepentingan ini entah sampai kapan akan selesai. Padahal, konsekuensi yang ditimbulkan dari konflik yang berhulu dari dugaan ijazah palsu ini cenderung makin melebar ke mana-mana.
Catatan menarik pada akhir tahun 2025 berkaitan dengan iklim sosial politik pada dasarnya juga tidak bisa terlepas dari masih adanya temuan Oeprasi Tangkap Tangan ( OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, sejumlah koruptor tampak masih tenang-tenang saja seolah-olah tidak menjadi beban dan tidak menimbulkan perasaan bersalah.
Fakta ini secara tidak langsung menegaskan bahwa ironi peradilan dan hukum di republik ini masih rerus terjadi. Seolah-olah penguasa dan para pejabat kebal hukum, sehingga cibiran bahwa hukum di negeri ini tajam ke bawah tumpul ke atas itu benar adanya.
Evaluasi dan re-evaluasi catatan politik akhir tahun 2025 ini kiranya bisa menjadi acuan untuk melakukan pemetaan untuk tahun 2026 agar semua persoalan politik yang terjadi pada tahun ini tidak berulang pada tahun depan mengingat dampaknya hanya akan membuat kegaduhan tanpa arti, bahkan merugikan. (*)
Dr Edy Purwo Saputro SE MSi, dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo.
