NARASIKOE.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah langsung mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM non-subsidi dengan memantau harga kebutuhan pokok dan menyiapkan langkah pengendalian.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan agar masyarakat tidak terbebani.
“Kita harus mencermati situasi dengan adanya kenaikan harga BBM. Kita harus menyiapkan terkait dengan pergerakan kebutuhan pokok penting masyarakat,” kata Luthfi di Jakarta, Kamis 11 Juni 2026.
Meski hingga kini belum terlihat adanya kenaikan harga bahan pokok penting (bapokting) di Jawa Tengah, Luthfi menekankan perlunya langkah antisipatif sejak dini.
Kenaikan biaya transportasi dan distribusi berpotensi memengaruhi harga pangan dalam waktu dekat.
Pemprov Jateng telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, BUMD, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta berbagai pemangku kepentingan untuk melakukan pemantauan intensif di lapangan. Jika ditemukan gejolak harga, BUMD akan mengoptimalkan peran melalui operasi pasar maupun intervensi distribusi.
“Kalau ada kenaikan harga bapokting, maka BUMD kita harus mengambil alih. Ketersediaan barang dan keterjangkauan harga harus tetap dinikmati masyarakat sehingga inflasi bisa ditekan,” tegasnya.
Selain menjaga pasokan, Luthfi juga meminta pengawasan distribusi diperkuat untuk mencegah praktik spekulasi yang dapat memperburuk kondisi pasar.
Sebagai informasi, pemerintah menetapkan harga baru BBM non-subsidi mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax (RON 92) naik menjadi Rp16.250 per liter dari Rp12.300, sementara Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat menjadi Rp17.000 per liter dari Rp12.900.
Kenaikan ini menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpotensi memengaruhi biaya distribusi barang dan jasa. Pemprov Jateng memilih bergerak lebih awal untuk memastikan stabilitas harga pangan tetap terjaga dan daya beli masyarakat tidak terganggu.
