NARASIKOE.COM – PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto tentang “perang melawan oligarki perusak sumber daya alam” adalah kalimat yang terdengar keras, tegas, dan memberi harapan. Dalam pertemuan tertutup di Kertanegara bersama sejumlah tokoh nasional, Prabowo bahkan menegaskan bahwa dia tidak akan bernegosiasi dengan siapa pun yang merampok kekayaan negara, entah itu oligarki lama atau oligarki yang selama ini dianggap “kebal hukum”.
Dalam politik Indonesia, kata oligarki bukan istilah kosong. Ia merujuk pada jejaring kepentingan ekonomi dan kekuasaan yang telah berurat-berakar sejak lama, terutama di sektor sumber daya alam, seperti tambang, hutan, pesisir, hingga energi. Banyak rezim datang dan pergi, namun jejaring itu tetap saja utuh, bahkan makin lihai menyesuaikan diri dengan perubahan kekuasaan.
Karena itu, pernyataan Prabowo patut dicatat sebagai komitmen politik yang besar. Lebih-lebih pernyataan itu disampaikan bukan dalam forum terbuka penuh pencitraan, melainkan dalam diskusi panjang bersama tokoh-tokoh yang selama ini dikenal kritis terhadap kekuasaan, seperti mantan Ketua KPK Abraham Samad.
Namun dalam politik, janji besar selalu saja beriringan dengan pertanyaan yang sama besar: sejauh mana ia akan diwujudkan? Akankah pernyataan itu dilaksanakan secara konsisten? Di sinilah ujian besarnya.
Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa perlawanan terhadap oligarki tidak pernah cukup hanya dengan retorika dan janji besar. Namun perlawanan itu menuntut keberanian struktural, seperti pembenahan hukum, penegakan tanpa pandang bulu, dan keberpihakan yang nyata terhadap lembaga-lembaga pengawas yang independen. Di sinilah diskusi tentang penguatan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sangat relevan dan krusial.
Catatan Abraham Samad soal melemahnya KPK pasca-revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pengingat pahit bahwa perang melawan korupsi —yang sering kali menjadi pintu masuk perlawanan terhadap oligarki— justru sempat mengalami kemunduran. Kewenangan yang dipangkas, independensi yang dipertanyakan, hingga polemik perekrutan komisioner KPK dan tes wawasan kebangsaan (TWK) semuanya meninggalkan luka institusional yang belum sepenuhnya pulih.
Penguatan KPK
Jika Presiden Prabowo sungguh-sungguh ingin mengejar oligarki perusak sumber daya alam (SDA) maka pertanyaannya bukan hanya siapa yang akan dikejar, tetapi dengan alat apa mengejarnya? Sebab, tanpa lembaga antikorupsi yang kuat dan independen, perang ini berisiko menjadi slogan politik yang kehilangan taring di lapangan. Karena itu, penguatan lembaga antikorupsi seperti KPK menjadi sangat penting.
Menariknya, dalam pertemuan yang sama juga dibahas isu reformasi kepolisian, penyelamatan SDA melalui Satuan Tugas Penerriban Kawasan Hutan (Satgas PKH) hingga evaluasi sistem pemilhan kepala daerah (pilkada). Semua ini menunjukkan bahwa persoalan oligarki tidaklah berdiri sendiri. Persoalan ini berkaitan erat dengan biaya politik yang mahal, politik uang, dan relasi kekuasaan di tingkat pusat hingga daerah.
Gagasan evaluasi pilkada langsung, misalnya, muncul dari keprihatinan atas banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK dan rusaknya tata kelola birokrasi daerah. Namun perubahan sistem politik, sebaik apa pun niatnya, harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan publik atau justru mempersempit ruang partisipasi rakyat.
Namun, pernyataan Presiden Prabowo tentang perang melawan oligarki yang dibahas secara khusus bersama para tokoh yang sering mengkritisi pemerintah menunjukkan adanya sinyal keseriusan Presiden. Dan pernyataan itu merupakan titik awal dimulainya gerakan melawan oligarki, bukan garis finis. Publik tentu berharap ini bukan sekadar janji di ruang diskusi elite, melainkan komitmen yang diuji melalui kebijakan nyata, keberanian menghadapi kepentingan besar, dan konsistensi dalam memperkuat institusi demokrasi.
Kelak, sejarah akan mencatat, apakah perang itu benar-benar dimenangkan atau kembali kandas di tengah jalan terjal bernama kompromi kekuasaan. Dan kelak, rakyatlah yang akan menjadi saksi sekaligus penilai paling jujur atas rencana dan tekad besar Sang Preiden. (*)
Kamalul Yakin, editor Narasikoe.com. Artikel ini disempurnakan dengan bantuan akal imitasi (AI).
