NARASIKOE.COM – LONJAKAN realisasi investasi Jawa Tengah selama 2025 patut dicatat sebagai kabar baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Angka investasi Rp 88,50 triliun yang melampaui target bukan sekadar deret statistik, melainkan penanda bahwa Jawa Tengah kian diperhitungkan dalam peta investasi nasional, bahkan regional.
Namun di balik capaian itu, tersimpan sebuah pertanyaan penting, ke mana arah wajah industri Jawa Tengah akan dibentuk? Jika dikaitkan dengan kebutuhan untuk mengurangi angka pengangguran, tentu industri padat karya jawabannya. Namun jika nilai investasi dan alih teknologi yang dikejar, tentu industri padat modal lebih ideal.
Faktanya, selama bertahun-tahun, Jawa Tengah dikenal sebagai rumah bagi industri padat karya, terutama alas kaki dan tekstil. Ekosistemnya sudah terbentuk secara organik, dari tenaga kerja yang melimpah, upah yang relatif murah, hingga budaya industri yang sudah mengakar. Tak heran jika sektor ini menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja, sekaligus bantalan sosial bagi jutaan keluarga.
Namun kini, peta itu mulai bergeser. Masuknya investasi padat modal —dari pabrik anoda baterai, industri ban, hingga industri alat kesehatan— menandai babak baru. Jawa Tengah tak lagi semata-mata dilihat sebagai lumbung buruh, melainkan juga lahan strategis bagi industri berteknologi tinggi dan bernilai investasi besar. Ini lompatan citra sekaligus tantangan dalam mengambil kebijakan.
Di satu sisi, industri padat modal menawarkan nilai investasi tinggi, transfer teknologi, dan posisi strategis dalam rantai pasok global. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, misalnya, bukan hanya soal Rp 1,5 triliun investasi baterai, tetapi tentang peluang Jawa Tengah masuk dalam ekosistem industri masa depan, termasuk kendaraan listrik dan energi bersih.
Namun di sisi lain, industri padat modal memiliki karakter berbeda. Kebutuhan tenaga kerja lebih sedikit, tuntutan keahlian lebih tinggi, dan dampak sosialnya tidak selalu bisa langsung dirasakan. Di sinilah kegelisahan publik perlu dipahami. Pertanyaannya kemudian bukan menolak investasi padat modal, melainkan memastikan industri padat modal tidak tumbuh dengan mengorbankan denyut ekonomi rakyat.
Karena itu, pernyataan Pemprov Jawa Tengah yang ingin menjaga keseimbangan antara industri padat karya dan industri padat modal tentu patut diapresiasi. Akan tetapi, keseimbangan itu bukan hanya jargon. Upaya menjaga keseimbangan itu menuntut orkestrasi kebijakan yang cermat. Mulai dari penyiapan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan vokasi, pengaplikasian kurikulum link and match bagi industri, hingga perlindungan ekosistem industri lama agar tidak terpinggirkan oleh arus modal besar yang datang.
Kuantitas dan Kualitas
Data penyerapan 418.000 tenaga kerja dari 105.000 lebih proyek menunjukkan bahwa investasi masih berpihak pada penciptaan lapangan kerja. Namun ke depan, kualitas pekerjaan akan menjadi isu yang tak kalah penting dari kuantitas. Jawa Tengah harus memastikan bahwa anak-anak mudanya tidak hanya menjadi penonton di tengah industri berteknologi tinggi yang berdiri di tanah mereka sendiri.
Lebih jauh, distribusi lokasi investasi yang masih terkonsentrasi di Kendal, Semarang, Demak, dan Batang juga menyisakan pekerjaan rumah tersendiri. Pemerataan investasi perlu dipercepat agar daerah-daerah hinterland tidak sekadar menjadi pemasok tenaga kerja, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan industri baru.
Namun harus diakui, capaian investasi selama 2025 merupakan modal awal yang sangat baik, sama sekali bukan garis akhir. Hal itu menunjukkan bahwa Jawa Tengah sedang berada di fase transisi penting, yakni dari provinsi industri padat karya menuju provinsi industri berimbang. Jika dikelola dengan visi jangka panjang, transisi ini bisa menjadi jalan emas menuju kesejahteraan. Namun jika dikelola tanpa kehati-hatian, transisi ini bisa berubah menjadi jurang ketimpangan baru.
Di titik inilah peran negara —melalui berbagai kebijakan yang adil, cerdas, dan berpihak pada kepentingan Jawa Tengah jangka panjang— akan menjadi penentu. Modal boleh datang dari mana saja, tetapi arah pembangunan harus tetap berpijak pada eksistensi masyarakat Jawa Tengah. (*)
Kamalul Yakin, editor Narasikoe.com. Artikel ini disempurnakan dengan bantuan akal imitasi (AI).
