NARASIKOE.COM – BANJIR yang kian meluas di wilayah pantai utara (pantura) Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Pati dan daerah sekitar kawasan Muria, bukan lagi sekadar peristiwa musiman. Dalam beberapa pekan terakhir, luapan sungai, genangan banir yang berkepanjangan, hingga lumpuhnya jalur pantura menjadi penanda bahwa ancaman bencana hidrometeorologi telah memasuki fase yang lebih serius.
Di tengah kondisi itu, rencana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan modifikasi cuaca patut dipandang sebagai ikhtiar darurat yang rasional meski tetap perlu disikapi secara cermat. Sebab, upaya ini bukan sama sekali tanpa risiko. Risiko itu bisa saja terjadi, misalnya hanya memindahkan cuaca ekstrem ke daerah tetangga.
Kawasan Muria dan pantura memiliki karakter geografis yang rentan. Pegunungan Muria berperan sebagai daerah tangkapan hujan, sementara wilayah pantura di bawahnya merupakan dataran rendah dengan sistem drainase yang terbatas.
Ketika hujan dengan intensitas tinggi turun secara terus-menerus, air dari hulu akan bergerak cepat ke hilir dan bermuara di wilayah padat penduduk. Situasi ini akan diperparah oleh air laut yang kebetulan pasang.
Selain itu, sedimentasi sungai yang rata-rata tinggi serta alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman juga turut serta mengurangi daya resap tanah. Akibatnya, banjir yang datang bisa bertahan lebih lama alias tidak cepat surut.
Opsi Taktis
Dalam konteks inilah, modifikasi cuaca—yang umumnya dilakukan dengan teknologi penyemaian awan— menjadi opsi taktis untuk menurunkan intensitas hujan di wilayah kritis. Tujuan dari rekayasa cuaca ini bukanlah menghentikan hujan sepenuhnya, melainkan mengatur distribusinya agar tidak jatuh bersamaan di daerah yang sudah jenuh air.
Bagi wilayah seperti Pati, Kudus, Demak, hingga Kendal, langkah ini dapat memberi “waktu bernapas” bagi sungai, tanggul, dan sistem pompanisasi agar bekerja lebih optimal dalam menyalurkan air ke wilayah hilir.
Namun demikian, tentu modifikasi cuaca tidak boleh diposisikan sebagai solusi tunggal. Sebab, teknologi ini hanya bersifat sementara dan sangat bergantung pada kondisi atmosfer.
Karena itu, tanpa dibarengi upaya lain, seperti pembenahan terstruktur berbagai fasilitas, maka risiko banjir akan terus berulang.
Normalisasi sungai, perbaikan tanggul, pengendalian tata ruang di kawasan hulu, serta revitalisasi saluran drainase di wilayah pantura tetap menjadi pekerjaan rumah (PR) utama pemerintah daerah dan pusat.
Yang tak kalah penting, rencana modifikasi cuaca kiranya perlu juga dikomunikasikan secara terbuka kepada publik. Sebab, masyarakat berhak memahami tujuan, mekanisme, dan batasan dari teknologi ini agar tidak menimbulkan ekspektasi berlebihan atau bahkan kecurigaan.
Transparansi terkait dengan upaya tersebut juga penting untuk memastikan bahwa koordinasi lintas daerah berjalan efektif, mengingat sistem cuaca dan aliran air tidak mengenal batas administrasi kewilayahan.
Namun terlepas dari upaya tersebut, yang jelas eskalasi banjir di wilayah pantura Jawa Tengah yang terus meluas ini adalah alarm keras bahwa pendekatan dalam penanganan bencana makin ke sini harus makin adaptif. Dan modifikasi cuaca oleh BMKG ini dapat menjadi bagian dari strategi respons cepat dalam menghadapi situasi darurat, khususnya saat curah hujan ekstrem tak terelakkan.
Namun sekali lagi, “ikhtiar langit” ini haruslah berjalan seiring dengan “ikhtiar bumi” dalam memperbaiki lingkungan, menata ruang secara bijak, dan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Tanpa itu, banjir akan terus menjadi tamu tahunan yang makin sering datang dan menimbulkan dampak yang makin melelahkan. (*)
Kamalul Yakin, editor Narasikoe.com. Artikel ini disempurnakan dengan bantuan akal imitasi (AI).
